Banner HONDA

Kejar Target Stunting 14 Persen, Mian Minta OPD Jangan Jalan Sendiri

Kejar Target Stunting 14 Persen, Mian Minta OPD Jangan Jalan Sendiri

Wakil Gubernur Bengkulu, Ir H Mian, --

BENGKULUEKSPRESS.COM – Wakil Gubernur Bengkulu, Ir H Mian, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten/kota tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan stunting. Kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penurunan angka stunting sekaligus mengejar target prevalensi nasional sebesar 14 persen.

Mian menegaskan, penanganan stunting tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Mian saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026, di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11).

Menurut Mian, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut masa depan generasi dan kualitas sumber daya manusia Bengkulu. Karena itu, setiap program yang dijalankan harus benar-benar menyentuh keluarga sasaran dan memberikan dampak nyata.

"Rakor Monev ini memiliki makna yang sangat strategis. Melalui forum ini, kita tidak hanya datang untuk melaporkan data atau sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Lebih dari itu, kita hadir untuk membedah capaian di lapangan, mengidentifikasi hambatan nyata, serta memastikan bahwa 8 Aksi Konvergensi benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa," tegas Mian.

BACA JUGA:Miliki 55 Ribu Keturunan di Malaysia, Bengkulu Didorong Buka Penerbangan Langsung

BACA JUGA:Sepanjang 2026, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Perkuat Komitmen Wujudkan Pendidikan Inklusif

Ia mengingatkan, jangan sampai program penurunan stunting hanya terlihat aktif dalam laporan administrasi, tetapi tidak memberikan perubahan signifikan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai programnya berjalan, anggarannya terserap, tetapi keluarga yang membutuhkan justru tidak mendapatkan intervensi. Kita ingin setiap kebijakan dan anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Mian.

Untuk memastikan upaya penurunan stunting berjalan optimal, Mian meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota memperhatikan empat langkah strategis.

Pertama, memastikan validitas dan pemutakhiran data sasaran melalui pendekatan by name by address. Dengan demikian, intervensi dapat diberikan secara tepat kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Kedua, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga harus didukung penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta penguatan ketahanan pangan keluarga.

Ketiga, mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan memberdayakan bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa. Mereka dinilai memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.

Keempat, memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran. Setiap program yang dilaksanakan OPD maupun pemerintah kabupaten/kota harus memiliki hasil terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait