Ahok: Mari Terbuka dengan Kekayaan Kita

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T.Purnama menyatakan bahwa melaporkan kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak cukup efektif mencegah perilaku korupsi di kalangan pejabat pemerintah. Menurutnya, seorang pejabat harus membuktikan bahwa kekayaannya sesuai dengan pendapatannya.   \"Jauh lebih dalam dari itu seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup dan pajak yang dibayar yang sesuai berapa. Kalau tidak sesuai Anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting,\" kata Wagub DKI yang biasa disapa dengan nama Ahok itu di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/3).   Selain itu, sambung Ahok, pemberian gaji tinggi untuk pejabat juga bisa mencegah korupsi. Ia menilai pemberian gaji rendah kepada pejabat tidaklah adil dan bisa memicu korupsi.   Mantan anggota DPR RI itu menambahkan, seorang pejabat layak mendapatkan penghasilan besar jika kinerjanya baik. \"Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji 5-6 juta mana cukup, kan tidak lucu. Sementara profesional di bank bisa 150-200 juta per bulan gajinya. Kalau memang tidak sesuai, tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan,\" ujarnya.   Ahok kembali menegaskan bahwa pembuktian terbalik paling ampuh untuk memberantas korupsi. Ia yakin korupsi di lingkungan pemerintah bisa ditekan apabila pejabat bisa mempertanggungjawabkan asal kekayaannya.   \"Kalau mau berantas korupsi, kita harus dorong pembuktian terbalik harta pejabat. Waktu saya di DPR, saya mau dorong siapa pun jadi kepala daerah bukan hanya lapor harta ke KPK dan diperiksa benar atau tidak barang ada tidak. Harusnya periksa punya harta sekian pajak yang dibayar berapa,\" tandas bekas kader Golkar yang kini jasi Partai Gerindra itu. (dil/jpnn)