Mobnas, Truk BB dan Perkebunan
BENGKULU, BE - Pertamina dan Pemprov Bengkulu melakukan nota kesepahaman (MoU) penerapan kebijakan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah melarang mobil dinas (Mobnas) Pemprov menggunakan BBM bersubsidi. Untuk menandai hal tersebut, setiap mobnas miliki Pemprov ditempeli dengan stiker larangan menggunakan BBM bersubsdi yang bunyinya,\" aku malu menggunakan BBM bersubsdi\". Penempelan secara simbolis dilakukan oleh Plt Gubernur H Junaidi Hamsyah, Sekprov Drs H Asnawi A Lamat MSi, dilanjutkan bupati dan walikota antara lain Wabup Rejang Lebong Slamet Diono, Bupati Kepahiang Bando Amen C Kader, dan Walikota H Ahmad Kanedi. Junaidi Hamsyah mengatakan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas, serta perkebunan dan pertambangan merupakan instruksi presiden. Meski, pembatasan ini baru diterapkan di wilayah Jawa, Madura dan Bali, tetapi perlu diterapkan di Bengkulu. \"Kebijakan ini akan diteruskan di tingkat kabupaten dan kota. Sehingga BBM bersubsidi nanti benar-benar untuk rakyat,\" katanya. Ia mengatakan langkah tersebut diberlakukan untuk penghematan BBM bersubsidi di Bengkulu. \"Jangan boros, karena boros adalah temannya setan,\" ucapnya. Untuk menghindari boros, ia mengingatkan agar jajarannya mengkaji penggunaan kendaraan Mobnas. \"Pada hari libur dan kegiatan tidak penting agar tidak menggunakan Mobnas, sehingga tidak boros,\" ujarnya.Selain melarang mobnas menggunakan BBM bersubsdi, Junaidi juga akan mengeluarkan larangan angkutan batubara dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Larangan itu akan diberlakukan pada 9 September nanti. \"Semua angkutan batu bara dan perkebunan wajib menggunakan BBM nonsubsidi. Nanti, pertamina akan menyiapkan SPBU nonsubsidi,\" katanya.Sehingga menurutnya, subsidi BBM benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Terlebih, Junaidi menganggap investasi batu bara yang ada di Bengkulu, tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di sisilain, General Manager PT Pertamina Fuel Retail Marketing Region II, Faris Aziz mengatakan bahwa kerjasama antara Pertamina dan Pemprov dalam rangka penghematan energi baru pertama kali di Bengkulu, untuk wilayah Sumatera. \"Pertamina melihat notakesepahaman ini suatu langkah yang sangat positif, karena pertama kali dilakukan diluar Pulau Jawa. MoU merupakan arahan presiden mengenai kebijakan energi, serta sebagai upaya menjadikan Kota Bengkulu sebagai daerah ramah lingkungan,\" katanya. Menurutnya selama ini kebutuhan BBM bersubsidi telah melampaui kuota, yaitu untuk solar 18 %, Premium 11 % dan Pertamax 0,5 %. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan premium lebih banyak diperuntukan pada kebutuhan masyarakat. \"Dengan penghematan, diharapkan hingga BBM bersubsidi ini cukup hingga November atau akhir tahun,\" katanya. Kemudian untuk mempermudah pembelian BBM nonsubsidi, dari 33 SPBU di Bengkulu, 60% telah mennjual Pertamax. \"Kami juga akan menambah tangki SPBU yang selama ini untuk premium, diubah menjadi Pertamax,\" katanya. (100)