\"Bila kita cermati, azas mudharat lebih besar daripada azas manfaatnya. Apalagi berbicara soal kesejahteraan rakyat secara menyeluruh,\" katanya.
Selain itu, ia juga menilai ada kecenderungan pemaksaan kehendak yang dilakukan Partai Demokrat sebagai salah satu partai partai penggusung.
Seharusnya Partai Demokrat melakukan penjaringan secara menyeluruh, baik kader maupun non kader secara terbuka. Hal ini sebagaimana yang telah dilaksanakan Dian Syahroza, pada saat menjabat sebagai Plt Ketua DPD I Demokrat Bengkulu, beberapa waktu lalu.
\"Pada saat itu, ibu Dian tidak membatasi siapa pun dari kedua partai pengusung berkonsultasi dengan Gubernur Bengkulu. Gubernur yang kemudian memutuskan dan mengirim dua nama ke DPRD Provinsi Bengkulu untuk kemudian dilakukan pemilihan,\" jelasnya.
Mantan Wakil Ketua OKK Partai Demokrat di era kepemimpinan Murman Effendi ini, menegaskan PAN yang telah melakukan penjaringan terbuka dengan mengusulkan banyak nama ke DPP. Namun akhirnya keputusan sementara dilaksanakan dengan mengikuti keputusan pengusungan yang dilakukan Partai Demokrat.
\"Mungkin secara etika telah terjadi komitmen tingkat elit antar DPP PAN dan Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat. Untuk mengeliminir persolan ini jangan kita biarkan pembiasaan kegalauan gubernur. Sebaiknya partai pengusung memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Junaidi Hamsyah agar dapat bertemu langsung dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,\" urainya.
Jika dibatasi apalagi sudah mengintervensi Gubernur, Zulkarnain khawatir ke depan pilihan partai yang tidak didukung sepenuhnya oleh Gubernur akan merugikan masyarakat Bengkulu. Pasalnya sampai saat ini Junaidi Hamsyah bersama jajarannya dalam menjalankan pemerintahan masih sangat stabil.
\"Dikhawatirkan soal Wagub ini akan menjadi instabilitas lagi hanya karena kepentingan, terutama program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat,\" tandas alumni Lemhanas/Tarpatnas itu.(prw)