"Sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Tentu tenaga non ASN tidak hanya guru dan kesehatan, tentu dibanyak tempat banyak, karena itu sedang kita siapkan opsi terbaik," ungkap Anas.
Lebih lanjut, Anas akan kembali mengumpulkan bupati dan walikota seluruh Indonesia agar menemukan formula yang tepat atas nasib honorer. Di mana tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) namun juga tidak membebani anggaran negara maupun daerah.
"Ini sedang kita selesaikan, sedikit lagi lah," imbuhnya. Hal ini mengingat pada beberapa daerah, peran honorer sangat penting dan strategis.(**)