Bentuk Pansus Panorama

BENGKULU, BE - Banyaknya persoalan di Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama, Kota Bengkulu membuat anggota DPRD Kota  turun tangan.  Rencananya, para wakil rakyat tersebut akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di pasar tersebut.

Pembentukan Pansus ini muncul setelah pimpinan dan anggota DPRD Kota melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke  pasar itu, Jumat siang.  \"Memang kami menemukan banyak persoalan di Pasar Panorama, untuk menyelesaikan itu kami berencana membentuk Pansus,\" kata Wakil Ketua DPRD Kota, Irman Sawiran SE.

Pansus itu akan mengungkapkan berbagai persoalan yang membuat Pasar Panorama tidak layak menjadi Pasar Percontohan Nasional (PPN) sebagaimana yang diharapkan  pemerintah pusat. \"Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan bentuk pasar itu sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, dengan begitu mudah-mudahan pemerintah bersedia memberikan dana untuk pembangunan tahap III,\" ujarnya.

Irman menegaskan, semua bangunan yang tidak sesuai perencaan tersebut akan dibongkar, seperti bangunan lapak permanen yang berada di atas badan jalan, penempatan pedagang tidak sesuai komoditas barang dagangan, siring tidak mengalir, dan beberapa permasalahan lainnya.

Tidak hanya, Pansus juga akan membongkar kasus dugaannya ada pungutan liar terhadap pedagang dan  jual-beli lapak atau kios. \"Jual - beli atau penyewaan tempat berjualan harus dihentikan, karena banyak laporan dari pedagang bahwa mereka menyewa hingga Rp 500 ribu perbulan untuk lapak dan harus membayar hingga Rp 40 juta jika ingin mendapatkan kios,\" akunya.

Irman menjelaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu, dijelaskan bahwa retribusi dari pedagang hanya dipungut sebesar Rp 1.100  perharinya. Namun pedagang diminta membayar hingga Rp 500 ribu perbulan. Artinya sudah terjadi transaksi jual-beli atau sewa menyewa, dan dilarang oleh peraturan.

\"Sistem di pasar itu memang sudah bobrok, maka kita berharap nanti Pansus mampu menyelesaikan semuanya,\" harapnya. Selain itu, ia juga meminta Walikota Bengkulu untuk tegas dalam penertibkan pedagang di kawasan pasar itu, agar semuanya masuk ke dalam pasar.

Sedangkan saat ini masih banyak pedagang yang berada di pinggir jalan, bahkan lapaknya tidak tidak tersentuh oleh petugas penertiban pasar. \"Pemerintah harus tegas, jangan hanya sebagian pedagang saja yang ditertibkan, sedangkan pedagang lainnya juga diberlakukan sama. Jika pemerintah tidak tegas, maka penertiban pedagang ini tidak akan pernah berhasil,\" sampainya.(400)