BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Tingkat literasi masyarakat menentukan kemajuan suatu bangsa, karena membaca merupakan pondasi pembangunan sumberdaya manusia yang unggul.
Hal ini disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando saat kegiatan Talkshow peningkatan indeks literasi masyarakat untuk kesejahteraan dan peresmian perluasan layanan perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu, yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu ini merupakan salah satu bentuk upaya mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Pusat seperti yang tertuang dalam RPJMN.
"Ini merupakan salah satu wujud kepedulian dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan peningkatan sumberdaya manusia disetiap daerah seperti yang diinginkan Bapak Presiden," ungkap Bando.
BACA JUGA:Polresta Bengkulu Amankan Ratusan Botol Miras dari Warung hingga Cafe
Karena, pondasi pembangunan sumberdaya manusia adalah akses bahan bacaan baik cetak maupun digital untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kemudian ditingkatkan dengan inovasi dan kreatifitas untuk pembukaan lapangan kerja bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara, yang merupakan definisi sumberdaya manusia yang unggul.
"Tanpa dimulai dari kesadaran untuk menggali ilmu pengetahuan melalui membaca maka sulit untuk mencapai sumberdaya manusia yang unggul, untuk itu buku cetak tetap diperlukan karena sumber bacaan digital merupakan hasil dari yang cetak," ujar Bando.
Perpustakaan adalah benteng demokrasi yang menjadi tempat sumber ilmu pengetahuan dari berbagai elemen masyarakat kita.
Untuk itu, dia mendorong semua pihak untuk meningkatan literasi masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena dengan tingkat literasi tinggi dapat mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.
"Sekarang yang terpenting, bagaimana kita mendorong minat baca masyarakat untuk memperdalam pengetahuan, karena dengan minat yang tinggi kita tidak akan bisa mengelola sumberdaya alam di Negara kita," kata Bando.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyah MMA mengatakan, dengan diberikannya akreditasi A+ kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu, tentu harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana literasi yang inklusif.
"Fungsi perpustakaan tidak hanya untuk koleksi buka dan tempat membaca, tapi juga persoalan ekonomi dan kemasyarakatan solusinya bisa dari perpustakaan," pungkas Rohidin.
Dia juga mengatakan, Pemprov berencana membentuk Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) perpustakaan daerah, sehingga dapat fokus pada peningkatan literasi masyarakat.
"Kita juga berupaya membangun perpustakaan yang mandiri, dengan bangunan yang representatif agar menjadi perpustakaan yang inklusif untuk seluruh masyarakat," sambung Rohidin.