BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Mengingat realisasi investasi di Provinsi Bengkulu hingga bulan September 2022 baru mencapai angka Rp 6,1 T, Direktur Wilayah V Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Eko Sugiarto, minta adanya pendampingan penyelesaian permasalahan investasi.
Hal ini disampaikan Eko, saat kegiatan monitoring dan evaluasi pendampingan LKPM secara hybrid serta press release investasi semester I, II dan III 2022 yang digelar Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, Senin (31/10/2022).
Menurutnya, Pemprov Bengkulu harus melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap investasi yang bermasalah untuk memperbaiki iklim investasi.
Dengan begitu, diharapkan realisasi investasi di Triwulan ke IV dapat mengejar target investasi Provinsi sebesar 9,5 T, yang di Triwulan ke III baru trealisasu 6,1 T.
BACA JUGA:DPRD Kota Bengkulu Siap Sahkan Raperda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Bahkan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang nantinya berwenang menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus ditindaklanjuti dan melakukan koordinasi terkait realisasinya.
"Saat ini Pemerintah sudah membentuk tim khsusus untuk melakukan pendampingan terhadap investasi-investasi yang ada termasuk Provinsi Bengkulu untuk mempercepat realisasi," ungkap Eko.
Di sisi lain Gubernur Bengkulu, DR drh Rohidin Mersyah MMA mengatakan, realisasi investasi hingga triwulan ke III belum mencapai titik ideal.
Meski demikian, akumulasi realisasi investasi hingga September 2022 sudah mencapai 6,1 T atau 76 persen dari target 9,5 T, naik dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,7 T.
Akan tetapi realisasi tersebut masih didominasi sektor Pertambangan, industri mineral non logam, tanaman pangan dan perkebunan, industri kimia dan farmasi, transportasi gudang dan telekomunikasi.
"Alhamdulillah, realisasi investasi kita sudah mencapai 6,2 Triliun dan ini sudah 2 kali dari APBD kita, kalau ini sudah mencapai target maka ekonomi kita akan benar-benar bergerak," ujar Rohidin
Untuk itu, ia meminta DPMPTSP Provinsi Bengkulu dapat mempercepat proses integrasi perizinan ditingkat kabupaten dan kota. Sehingga tidak ada lagi hambatan, yang menghambat realisasi investasi di Provinsi Bengkulu.
"Kondusifitas daerah harus kita jaga, karena kalau iklim investasi terjaga banyak investor akan datang," harap Rohidin.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu, Karmawanto menerangkan, sejak awal pihaknya telah menjalankan upaya-upaya pendampingan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Bengkulu.
"Kita di Triwulan pertama fokus pada pendampingan yang kita lakukan secara hybrid, karena di Bengkulu kan hampir 80 persen perusahaan ini tidak di Bengkulu kantornya," tutup Karmawanto.