"Kalau ada, sesuai regulasi, kepala dinas bisa merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan teguran yang pada akhirnya bisa berujung penutupan," tegas Ricky.
DPRD Dorong Cangkang Sawit Masuk Perhitungan TBS
Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, yang juga hadir sebagai mitra kerja Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, mengatakan, bahwa pihaknya selama ini terus berupaya mendorong cangkang sawit masuk kedalam perhitungan harga TBS.
"Kita akan mendorong dan sudah sepakat tadi akan memasukkan cangkang kedalam perhitungan penetapan harga TBS selanjutnya, ini penting karena dapat ikut mendongkrak kenaikan harga TBS," kata Usin.
Dengan telah disepakati, cangkang sawit akan dimasukkan kedalam perhitungan untuk penetapan selanjutnya. Ia memastikan akan melakukan sidak ke berbagai PKS untuk melihat hasil dan penggunaan cangkang sawit oleh para PKS.
Menurutnya, saat ini cangkang sawit tidak lagi menjadi limbah, melainkan sudah bisa dikelola untuk dijual kembali. Seminimal mungkin, menurutnya menjadi bahan bakar untuk tungku di PKS-nya sendiri.
"Dalam 2 minggu ini kita akan melakukan sidak ke PKS yang ada, untuk melihat penggunaan cangkang," terang Usin.
Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Bengkulu, Jon Irwansyah Siregar menyampaikan, pihaknya berharap dalam memasukkan harga cangkang kelapa sawit dalam penghitungan harga TBS, dilakukan kajian secara matang.
"Kita pada prinsipnya tidak keberatan, selagi itu tertuang dalam Permentan. Tapi masalahnya tidak seluruh PMKS yang menjual cangkang," ujar Jon.(CW2/Suary).