Soal Penghapusan Honorer, Pemda Cari Solusi Terbaik

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan sampai sejauh ini pihaknya belum bisa mengambil keputusan terkait Surat Penghapusan Tenaga Honorer tahun 2023 mendatang. Menurut Gubernur Bengkulu DR drh Rohidin Mersyah MMA, pihaknya memang sudah mendapat surat tentang penghapusan honorer tersebut namun tentang penghapusan tenaga honorer di Provinsi Bengkulu ia mengatakan masih akan berkoordinasi dengan para Gubernur se Indonesia serta melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk mencarikan solusi terbaik. \"Kita baru saja mendapat surat tentang honorer ini dan ini berlaku seluruh Indonesia, tapi penerapannya baru berlaku tahun 2023. Kita masih punya waktu lebih kurang 1 setengah tahun, ini juga masih dalam tahap pembahasan, kita juga dengan para gubernur sedang koordinasi melalui asosiasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota kira kira menyikapi hal ini seperti apa,\" ujar Rohidin kepada wartawan, Kamis (9/6). Ditambahkan Rohidin, jika pada prinsipnya pemerintah membutuhkan tenaga honorer, namun juga tidak mau honorer tersebut bermasalah, jadi pemerintah akan mencarikan solusi terbaik. \"Saya kira tidak bisa diputus begitu saja, pasti kita akan mencarikan solusi terbaik. Prinsip kita membutuhkan tenaga mereka, namun legalisasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku,\" ujar Rohidin. Saat ditanya menolak atau tidak penghapusan tenaga honorer ini, Rohidin mengungkapkan jika pemerintah membutuhkan tenaga honorer dan soal Anggaran APBD Provinsi Bengkulu sanggup untuk membayar gaji tenaga honorer tersebut. \"Kita terus pelajari sesuai dengan apa isi suratnya, di sisi lain tenaga itu kita butuhkan, keuangan daerah juga mampu untuk membayar sehingga tenaga honorer tidak dirugikan. Kemudian aturan tidak kita langgar ini yang sedang kita bicarakan,\" tambah Rohidin. Sementara itu Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu Dr H Zahdi Taher MHI mengatakan, dirinya tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer tersebut. Dia mengatakan sedang menghimpun data seluruh honorer di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk dilaporkan ke pemerintah pusat dan dibackup. \"Kita akan protes karena kita pro kepada honorer, saya hari ini sedangan menghimpun data seluruh honorer yang dibiayai oleh APBN untuk seluruh honorer se-Provinsi Bengkulu, saya sudah mengahap ke biro tenaga kepegawaian kementerian Agama pusat,\" ujar Zahdi.(CW3/ASEPTO)