Dana BPNT dan PKH di Kepahiang Tak Dapat Dicairkan

KEPAHIANGbengkuluekspress.com- Untuk membantu meringankan beban masyarakat ditengah kondisi pandemi covid-19, pemerintah telah menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Baik bantuan berupa uang tunai, ataupun sembako bahkan ada program BST yang disalurkan untuk masyarakat korban covid-19. Kemudian pemerintah mempercepat proses penyaluran berbagai bantuan, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun tidak semua penerima manfaat bisa mencairkan dana BPNT serta PKH ditahun 2021, sebab dari total 8.116 hanya 6.616 yang bisa dicairkan. Artinya ada 1.500 keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan anggaran. \"Ya karena saldo di rekeningnya nol, jadi tidak ada penyaluran BPNT dan PKH, kita masih mencari faktor penyebabnya mengapa bisa demikian. Hasil koordinasi kita dengan Kemensos RI, kita diminta mengklarifikasinya ke BRI,\" tegas Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepahiang, Julian Muda Parsah, Selasa (29/6). Julian menjelaskan, sedang mencari akar penyebab tidak adanya alokasi anggaran pada 1.500 penerima manfaat tersebut sesuai usulan Dinsos diakhir tahun 2020 lalu. Sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, agar semua masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kepahiang mendapatkan haknya. \"Kita masih menunggu hasil dari klarifikasi pihak BRI Cabang Kepahiang dan nanti baru akan diketahui permasalahannya,\" tutur Julian. Ia melanjutkan, tidak dicairkan anggaran BPNT atau PKH bukan terjadi ditahun 2021, namun sebelum pernah terjadi persoalan serupa. Tetapi setelah diselidiki, ternyata terjadi kegandaan penerima manfaat, seperti sudah mencairkan di kabupaten lain dan kemudian namanya muncul di Kabupaten Kepahiang. \"Sebelumnya ada yang sudah mencairkan dana di Rejang Lebong, ternyata namanya masuk lagi sebagai penerima di Kabupaten Kepahiang. Kalau yang sekarang ini semoga saja tidak terjadi demikian,\" ungkapnya. Julian juga memastikan, jika pihaknya sudah melakukan perbaikan data para penerima manfaat BPNT dan PKH Kabupaten Kepahiang. Dana terbaru juga sudah disampaiakan Kemensos RI, usulan daerah itulah yang dijadikan patokan pemerintah pusat dalam menyalurkan anggaran. (320)