TAIS,bengkuluekspress.com - Berdasarkan penghitungan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah (Ipda) Kabupaten Seluma atas audit reguler yang dilakukan terhadap 16 Desa di Kabupaten Seluma terkait dengan penggunaan Dana Desa (DD), terdapat temuan sebesar Rp 4,1 Miliar. \"Secara umum tidak tertib administrasi, SPJ tidak ada pengeluaran banyak tidak diverifikasi lagi oleh Sekdes. Seharunya dalam Perbup harus diverifikasi sekdes,\" ungkap Ipda Deddy Ramdhani SE M SE MA kepada BE. Dicontohkannya, pada satu desa Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Rp 26 juta, yang berkewajiban mengembalikan uang tersebut. Hal ini lantaran tidak ada pertanggung jawaban, atas penggunaan anggaran tersebut. \"Untuk Rp 26 juta tersebut, memang harus dikembalikan. Karena tidak ada pertanggungjawaban atas keluarnya uang tersebut,\"
Sementara itu, sebanyak delapan Desa, saat ini belum melengkapi SPJ. Diantaranya Desa Pering Baru, Desa Genting Juar, dan Desa Tanjung Agung dengan total 2,4 Miliar. Yang harus segera dilengkapi oleh delapan desa yang bersangkutan. \"Beberapa sudah menindaklanjuti, dan untuk tindaklanjut hal ini, selama 60 hari kedepan. Jika tidak ditindaklanjuti maka nantinya akan berurusan dengan hukum,\" terusnya. Selain itu sebanyak dua desa, diantaranya Desa Talang durian dan Desa Maras Bantan. Sejauh ini belum mendapatkan verifikasi dari Sekretaris Desa, dimana dari dua desa tersebut totalnya mencapai Rp 1,7 Miliar. \"Untuk dua desa lainnya, belum mendapatkan Verifikasi dari Sekretaris Desa. Dan harus segera diatasi,\"pungkasnya.
Kedepannya, inspektorat jelas Untuk tahun depan akan di fokuskan pada penyertaan modal pada Bumdes. Alasannya masih banyak di temukan tidak tersedianya data dan jenis usaha yang tidak sesuai dengan aturan dan serta bumdes merugi.Sekalipun sudah disuntik modal dari DD. Termasuk bumdes yang tidak laporan dan SPJ dari anggaran bumdes. \"Saat ini memang sudah ada laporan yang belum ada SPJ akan penyertaan modal pada DD dan 9 Desa sudah menjadi aduan masyatakat,\"pungkasnya.(333)