ARGA MAKMUR, bengkuluekspress.com - Setelah melakukan audiensi ke pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Relawan Demokrasi Kolom Kosong (Redkoko) Kabupaten BU kembali melakukan koordinasi dan audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BU, Rabu (21/10). Kedatangan Redoko disambut hangat oleh Plt Ketua KPU Suwarto, SH beserta anggota KPU lainnya bertempat di aula KPU BU. Usai audiensi, kepada awak media Ketua Redkoko BU,Dedi Syafroni mengatakan, ada beberapa poin aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut. Diantaranya pihaknya meminta kepastian terkait dengan bagaimana jaminan keamanan suara kolom kosong di TPS pada saat pemilihan 09 Desember mendatang. Karena tidak adanya kewenangan Redkoko sebagai saksi secara hukum. Hal ini membuat jaminan keamanan suara kolom kosong menjadi rawan. Maka dari itu, pihaknya meminta agar KPU BU dapat melakukan koordinasi terkait persoalan tersebut ke tingkat KPU yang lebih tinggi. \"Kami harap adanya regulasi terkait dengan keamanan suara kolom kosong ini. Ya, bisa dengan menempatkan saksi di TPS atau semacamnya,\" kata Dedi.
Dedi menambahkan, terkiat dengan pemantau pemilihan yang telah dibuka oleh KPU BU. Namun hingga saat ini pendaftaran pemantau pemilihan yang telah dibuka tersebut belum ada pihak yang mendaftar. Dirinya pun berharap pihak KPU harus lebih gencar melakukan sosialisasi ini. Karena pemantau pemilihan ini sangat penting dalam Pilkada. \"Nah di sini kami berharap adanya respon dari masyarakat, untuk mendaftar sebagai pemantau pemilu. Kami dari tim Redkoko tidak bisa, karena syarat menjadi pemantau pemilu ini kan harus independen,\" terangnya.
Sementara itu, Plt Ketua KPU BU, Suwarto menuturkan, bahwa sesuai dengan permohonan dari Redkoko, pihaknya akan segera melakukan komunikasi kepada KPU provinsi maupun KPU RI. Namun terlepas apa yang menjadi harapan dari Redkoko tersebut terpenuhi atau tidak, pihaknya akan tetap menjamin Pilkada di BU berjalan jujur, adil dan transparan. \"Kami akan berkoordinasi dengan KPU provinsi maupun KPU RI, akan tetapi tetap kami menjamin penyelenggaraan Pemilu di BU berjalan jujur adil dan transparan, baik dari tingkat TPS, kecamatan hingga kabupaten,\" tukasnya.(127)