Kampanye Protokol Kesehatan, Berikan Edukasi Bukan Hukuman 

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Mayjen TNI. (Purn) Dody Usado HGS meminta Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu untuk mengedepankan edukasi dibandingkan hukuman. Hal itu terutama dalam menumbuhkan kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19 dimassa pandemi. \"Pemda harus lebih giat dalam mengkampanyekan prokes pada masyarakat, hingga nantinya vaksin pencegahan Covid-19 ditemukan. Supaya tercipta kedisiplinan terhadap masyarakat,\" kata Dody usai memimpin apel siaga bencana dan kampanye penggunaan masker di Makorem 041/Garuda Emas, Kamis (15/10). Dody menegaskan, dalam kampanye ini, Pemda diharapkan dapat mengedepankan edukasi atau lebih pada mendidik masyarakat. Bukan malah memberikan hukuman pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. \"Karena dengan menghukum itu membuat masyarakat merasa dipermalukan, walaupun bentuknya kerja sosial,\" tutur Dody. Diungkapkan Dody, jika lebih mengedepankan hukuman, penegakkan Protokol kesehatan bukan menciptakan kedisiplinan, tetapi menumbuhkan perlawanan masyarakat terhadap petugas. Maka, dalam kampanye Protokol kesehatan, Pemerintah harus melibatkan pihak lainnya seperti tokoh masyarakat, agama, pemuda, termasuk media yang bisa menjangkau dalam memberikan edukasi pada masyarakat. Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bengkulu, Drs. Rusdi Bakar mengatakan, sejauh ini pihaknya terus mengedepankan edukasi terkait penumbuhan kedisiplinan Covid-19. \"Jadi dalam hal ini Pergub itu hanya sebagai alternatif, dan kita sebisa mungkin tidak mengarah pada sanksi terhadap pelanggar,\" tutupnya. (HBN)