BINTUHAN, Bengkuluekspress.com - Setelah menggelar dua kali rapat paripurna Senin (6/7), akhirnya empat fraksi di DPRD Kaur sepakat rancangan peraturan daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 yang disampaikan oleh Pemkab Kaur, dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai Perda Kaur.
Meski memberikan berbagai catatan, pada intinya fraksi sepakat agar diteruskan dalam tahapan pembahasan.
Sebelumnya, dalam nota pengantar yang disampaikan Sekda Kaur H Nandar Munadi MSi menegaskan, pencapaian pengelolaan keuangan Pemkab Kaur makin membaik.
Hal ini dapat tercermin dari realisasi pendapatan 2019 sebesar Rp 843,2 miliar, naik sebesar Rp 92,7 miliar lebih bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 750,5 miliar lebih. “Terjadi peningkatan dari pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 5 miliar lebih,” ujar Sekda.
Sesuai dengan neraca yang disampaikan Sekda, sampai dengan 31 Desember 2019, nilai aset Pemkab Kaur sebesar Rp 1,2 triliun.
Arus kas bersih Pemkab Kaur pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 122,9 miliar lebih merupakan selisih antara arus kas masuk berupa pendapatan dengan arus kas keluar berupa belanja kecuali belanja modal tahun 2019 dengan penerimaan sebesar Rp. 818.724.293.526. Sedangkan kas keluar sebesar Rp. 695.802.106.278.
“Pendapatan Pemkab Kaur dari kegiatan operasional sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 874,8 miliar sedangkan beban kegiatan operasional Rp 807,5 miliar. Sehingga mengalami surplus sebesar Rp 67,2 miliar,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini dikonfirmasi sore kemarin menegaskan usai menggelar paripurna sekitar pukul 15.00 WIB, empat fraksi di DPRD Kaur sepakat untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Sebelumnya sejumlah fraksi memberikan masukan yang sifatnya untuk membangun. “Empat fraksi yang ada sepakat untuk di bahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi Perda nantinya,” tandasnya. (618)