KOTA MANNA, bengkuluekspress.com – Adanya pemangkasan anggaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dari Rp 740 juta hanya menjadi Rp 518 juta, membuat persatuan aparatur pemerintahan desa Seluruh Indonesia (PApdesi) Bengkulu Selatan (BS) mendatangi DPRD BS. Kepada wakil rakyat mereka menyampaikan aspirasinya mereka tetap ngotot agar Pilkades serentak digelar Maret mendatang.
“Kami tidak mau tahu, kami minta pilkades digelar 25 Maret ini,” kata Ketua PApdesi BS Ramses Tomi Irawan SP.
Ramses mengatakan, sebelumnya sudah ada kesepakatan pada APBD 2020, dana pilkades sebesar Rp 740 juta. Hanya saja, sepertinya ada pemangkasan sehingga hanya dianggarkan sebesar Rp 518 juta atau pemangkasan sebesar Rp 222 juta. Oleh karena itu, dirinya menilai ada kesengajaan dari oknum tertentu untuk mengangkangi perda APBD BS.
“Yang jadi pertanyaaan pada APBD 2020 disepakati anggaran pilkades sebesar Rp 740 juta, tetapi tiba-tiba dipangkas hanya Rp 518 juta. Kami menilai ada oknum yang sengaja ingin menggelar pilkades setelah Pilkada,” imbuhnya.
Oleh karena itu, dirinya meminta DPRD BS dapat mencarikan solusi mengenai anggaran pilkades tersebut. Sebab PAPdesi BS tetap menginginkan Pilkades digelar sebelum Pilkada. PAPdesi meminta DPRD BS membentuk panitia khusus (Pansus) menelusuri siapa oknum yang memangkas dana Pilkades tersebut.
“Kami meminta DPRD BS membentuk Pansus, sebab adanya pemangkasan dana PIlkades yang sudah dimasukan dalam APBD BS sepertinya bisa dipidana,” beber Ramses Tomi. Ketua DPRD BS, Barli Halim SE mengaku belum mengetahui adanya pemangkasan dana Pilkades tersebut.
Oleh karena itu, dirinya mengaku akan memanggil pihak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memastikan anggaran Pilkades tersebut. “Kita akan undang TAPD untuk menjelaskan terkait adanya informasi pemangkasan dana Pilkades tersebut,” ujar Barli. (369)