Percepat Realiasi KEK Bengkulu
BENGKULU, bengkuluekspress.com – Belum terealisasinya Kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bengkulu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI, berencana akan memanggil secara khusus PT Pelindo pusat. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti melalui Wakil Ketua (Waka) III, Sultan Bahtiar Najamudin mengatakan, dalam waktu dekat ini, DPD RI akan memanggil pihak terkait, untuk mempercepat KEK di Bengkulu, yang sudah digagas tahun 2017 silam.
“Iya nanti kita akan jadwalkan secara khusus, memanggil direksi PT Pelindo II. Karena kita ingin percepat KEK untuk Bengkulu,” terang Sultan kepada BE, saat mendatangi Pelabuhaan Pulau Baai Bengkulu, kemarin (21/1).
Sultan menegaskan, DPD meminta agar Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah membuat surat langsung, permintaan pecepatan tersebut. Sehingga DPD memiliki dasar untuk memanggil pihak terkiat, termasuk PT Pelindo dan Kementerian terkait. “Silahkan nanti dibuat suratnya, agar kami bisa menindaklanjutinya,” tegasnya. Sultan yang juga Senator dapil Bengkulu itu menegaskan, bahwa masa depan kemajuan Bengkulu itu, ada di Pelabuhaan Pulau Baai. Wilayah pelabuhaan yang dikelolah oleh PT Pelindo II seluas 1.200 hektar ini memiliki potensi besar, dalam pengembangan ekonomi melalui investasi. Maka, Kawasan Pelabuhaan juga harus bisa dikonektifitaskan.
Baik itu konektifas dengan jalur rel kereta api maupun jalan tol yang akan dimulai pembangunannya. “Masa depan Bengkulu ini ada di Pelabuhaan. Maka ini harus kita dorong bersama. Jangkan pendek dan panjangnya, ekonomi akan meningkat,” tambah Sultan. Untuk itu, selain konektifitas, masalah klasik yang ada di pelabuhaan, seperti pendangkalan alur, harus cepat diselesaikan. Jangan sampai pengerukan alur itu menjadi rutinitas, yang bakal menghambat arus transportas barang dari pelabuhaan terganggu. “Minimal arus barang itu bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti mengatakan, untuk mendatangan investor ke Bengkulu, cukup mudah. Dirinya, berkomitmen akan mengumpulkan semua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) se-Indonesia, untuk berinvestasi di Bengkulu. “Soal investor tidak perlu khawatir, nanti kita undang semua investor melalui KADIS. Nanti pak gubernur silahkan presentasikan potensi Bengkulu,” ujar La Nyalla. Yang perlu dipriortiaskan saat ini, menurut La Nyalla, harus mengutamakan investor local. Agar investor local itu bisa bergerak dan tumbuh kembang, di Indonesia. “Soal investasi itu tidak usahlah yang asing, manfaatkan yang local dulu,” tuturnya.
Sementara itu, General Manager (GM) Pelindo II Cabang Bengkulu, Silo Santoso mengatakan, KEK ini terus berproses di Pelindo pusat. Semua syarat yang kurang, masih dipersiapkan. Ketika lengkap akan langsung disampaikan ke Dewan KEK. “Dorongan dari DPD RI ini, akan menjadi lebih kuat, agar KEK di Bengkulu bisa cepat direalisasikan,” ujar Silo. Syarat yang belum selesai itu, menurutnya memang ada di Pelindo Pusat. Baik itu komitmen pembangunan infrastruktur KEK dan nilai investasi. Dalam syarat tersebut terdapat, soal perizinan, pajak dan kemudahaan berinvestasi. Selagai itu nantinya diselesaikan, maka investor yang hadir di KEK, bisa tumbuh dan berkembang. “Mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ungkapnya.
Begitupun soal alur pelabuhaan, PT Pelindo II saat ini sendang melakukan kajian atas pendangkalan alur yang terus terjadi. Kajian secara ilmiah itu akan dilakukan selama 14 bulan. Sembari menunggu kajian itu, PT Pelindo II juga akan melakukan pengerukan kembali pada bulan April mendatang. “Posisi kedalaman alur sekarang 9 meter LWS, ini dikeruk pada bulan September lalu. April kita keruk lagi, sampai 10 meter LWS,” ujar Silo. Disisi lain, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, pemprov akan segara mengirim surat ke DPD RI, agar bisa mempercepat rencana program strategis untuk pengembangan ekonomi Bengkulu. “Suratnya segara kita kirimkan. Termasuk mediasi bertemu dengan gubernur se-Sumatera dengan DPD RI,” ujar Rohidin.
Rohidin mengatakan, focus saat ini yang perlu dilakukan selain KEK, percepatan konektifitas ke Pelabuhaan Pulau Baai harus cepat dilakukan. Baik itu, tol, kereta api dan jalur transportasi lainnya. “Kalau konektifitas transportasi ke pelabuhaan ini semua terhubung, maka apa yang kendala di pelabuhaan, mau tidak mau pasti berbenah,” terangnya. Selain itu, Rohidin menegaskan, lahan yang jadi milik PT Pelindo II Bengkulu saat ini seluas 1.200 hektar itu harus dimanfaatkan secara keseluruhaan.
Caranya dengan menggratiskan semua lahan itu untuk para investor. Jika langkah ini tidak dilakukan, gubernur mengancam akan mencabut status lahan itu untuk dinaikan sebagai lahan tak difungsika ke program reforma agraria. “Kalau digratiskan, Pelindo itulah yang akan menerima manfaatnya. Jika sampai tahun 2021 nanti, investor tidak mau berinvetasi karana harus bayar, maka saya akan ambil lahan itu,” tandas Rohidin. (151)