BENGKULU, bengkuluekspress.com - Jelang berakhirnya tahun anggaran 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu untuk 2020 telah dibahas. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota, Marliadi menuturkan, pada pembahasan KUA PPAS, Kamis (14/11) kemarin, pihaknya sudah membahas upaya peningkatan PAD 2020 sekaligus antisipasi kebocoran PAD di lapangan.
Dari laporan proyeksi realisasi PAD per semester 3 pada 31 September lalu, pihak TAPD melaporkan bahwa ada beberapa OPD yang target PAD-nya sudah melebihi target yang telah ditentukan, untuk itu pihaknya legislatif meminta sejumlah OPD yang telah berhasil mencapai target tersebut untuk dinaikan targetnya di tahun depan.
\"Dari laporan TAPD, kita lihat ada beberapa OPD yang target PAD-nya kita tingkatkan 10% sampai 15%. Artinya proyeksi PAD kita meningkat 10 sampai 15%. Tapi ada OPD yang target PAD-nya belum tercapai tahun ini, target PAD-nya untuk tahun depan disamakan,\" jelas Marliadi saat ditemui Jumat siang (15/11/19).
Disisi lain, untuk OPD yang belum mencapai target PAD, seperti Disperindag Kota, Marliadi menuturkan pihaknya akan mendukung dengan percepatan pengesahan Perda pasar, sehingga diharapkan hal ini mampu berdampak positif untuk realisasi PAD di tahun yang akan datang.
\"Ya mungkin ada terkendala di aturan, seperti Disperindag, mungkin karena Perda pasar kita belum selesai. Kita genjot di aturannya, sehingga mereka melaksanakan tugas juga ada payung hukumnya, ketika memungut retribusi ada payung hukumnya. Makanya target kita di 2019 ini berapa Perda harus diselesaikan. Sehingga OPD juga nyaman melaksanakan tugasnya untuk peningkatan PAD,\" ungkapnya.
Disisi lain, Marliadi juga mengatakan, untuk sektor besar penyumbang PAD, seperti pajak-pajak restoran, parkir, dan lampu jalan yang pada tahun 2020 mendatang PAD-nya ditarget mencapai Rp 20 miliar. Jika memang dirasa lebih nyaman untuk pemungutan PAD oleh pihak ketiga, maka akan didiskusikan dengan OPD terkait agar dapat diserahkan ke pihak ketiga demi optimalisasi PAD Kota Bengkulu di tahun 2020 mendatang.
\"Seperti parkir kemarin kita coba sounding-kan kenapa tidak kita berikan ke pihak ketiga, karena mereka bisa bayar langsung di depan, sehingga kedepannya kita tidak repot mengejar target PAD-nya. Sementara belum ada yang diharuskan diserahkan ke pihak ketiga, tapi kalau kedepannya harus ada yang diserahkan ke pihak ketiga, kita akan bicarakan dulu dengan OPD terkait apa kendala PAD-nya tidak tercapai. Yang pasti kita ingin jalan terbaiklah,\" pungkasnya. (ibe)