KEPAHIANG, Bengkulu Ekspress - Dinas Perikanan Kabupaten Kepahiang dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas, sehingga banyak keluhan dari masyarakat.
Keluhan itu diungkap warga kepada anggota wakil rakyat terkait dengan masalah perikanan, padahal potensi Pendapat Asli Daerah (PAD) cukup tinggi disektor perikanan bila dikelola secara tepat.
Banyak keluhan warga terhadap pengelolaan perikanan Kabupaten Kepahiang diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Bambang Asnadi dalam hearing bersama Dinas Ketahanan Pangan Perikanan (DKPP) Rabu (13/11).
Bambang menyebutkan beberapa anggota DPRD ini kerap menerima keluhan atas masalah perikanan namun tak bisa diselesaikan oleh OPD. Sehingga harus benar-benar dicarikan solusi dengan cara duduk bersama. \"Hari ini kita tekankan agar OPD lebih inovatif. Bukan lagi cerita tapi kinerja,\" ucap Bambang.
Terkait kendala Balai Beni Ikan (BBI), tidak bisa beternak ikan karena sumber air berkurang harusnya bisa diajukan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) supaya bisa dibangunkan irigasi untuk mengalirkan air kedalam kolam BBI.
\"Kalau yang dipermasalahkan misalnya kolam BBI yang tidak bisa difungsihkan karena kurang air. Kan bisa sampaikan kepada PU untuk membuatkan irigasi sebagai aliran sumber air,\" ungkap Bambang.
Kemudian bila adanya usulan tersebut, maka anggota komisi II yang dibanggar dapat memberikan masukan kepada PU untuk membangun fasilitas dibutuhkan. \"Itu komunikasi seperti ini yang perlu kita bangun, sehingga kolam yang ada dapat dimanfaatkan maksimal,kedepan kita harapkan,apapun yang di programkan hendaknya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,bukan tidak mungkin kedepan kita menjadi daerah penghasil ikan,\" ujar bambang.
Sementara itu, anggota Komisi II Joko Triono menilai bila dikelola secara tepat maka sektor perikanan di Kabupaten Kepahiang bisa menjadi salah satu sumber PAD. \"Potensi perikanan di Kepahiang sangat bagus.
Jadi kita akan dorong dan cari solusi terkait pengembangan di bidang perikanan. Apalagi ada program gemar makan ikan yang sangat bagus untuk kita semua,\" katanya.Ditegaskan Joko, bila eksekutif tentunya Dinas Perikanan harus berbenah hingga bisa bersinergi dengan legislatif.
\"Kita tetap harus berbenah dan eksekutif dalam hal ini OPD Perikanan harus bersinergi dengan kita di dewan sehingga dicarikan solusi untuk semua permasalahan yang ada,\" tandasnya.
Kepala Dinas Perikanan Rukismanto,S.Pt menjelaskan bila program OPD difokuskan kepada masyarakat, seperti bantuan binih ikan, jaring apung dan bantuan lainnya. Sehingga, Rukis merasa heran bila adanya kelurahan masyarakat disektor perikanan. \"Tahun ini (2019) fokus program kita kemasyarakat, tahun depan kita harapkan bisa meningkatkan sarana seperti BBI,\" ungkap Rukis. (320)