Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera
Bahas Isu Konektifitas Hingga Komoditas
BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Provinsi Bengkulu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat koordinasi (Rakor) gubernur se-Sumatera digelar pada tanggal 8-10 Juli 2019 nanti. Isu konektifitas pulau Sumatera dan penguatan komoditas pulau Sumatera menjadi isu strategis yang akan diangkat dalam rakor gubernur se-Sumatera.
Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, dua isu strategis tersebut untuk mengangkat harkat dan martabat Sumatera demi memberikan kontribusi perekonomian nasional. “Isu besar ini nantinya akan disepakati dalam bentuk Tanda Tangan Piagam Memorandum Of Rafflesia yang dilakukan oleh semua gubernur di Pulau Sumatera,” terang Rohidin kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (4/7).
Dijelaskannya, untuk isu konektifitas, pertama yang akan didorong terkait peningkatan konektifitas Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Konektifitas itu dengan kembali mendorong rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Sebab, rencana yang telah digagas sejak tahun 2009 tersebut belum kunjung direalisasikan. “Ini akan didorong untuk diwujudkan. Karena akan terasa betul aktifitas ekonomi meningkatan, laju pembangunan Sumatera dan tentunya kenyaman,” ungkapnya.
Kemudian lanjutnya, dalam kesempatan nantinya juga akan mendorong mengwujudkan konektifitas tol laut di Pulau Sumatera. Tol laut itu akan menghubungkan dengan Pelabuhan Tanjung Periuk sampai ke Pelabuhaan Sabang, dengan melewati samudra Hindia. “Jika ada tol laut itu, maka beberapa provinsi di Sumatera akan dilewati,” papar Rohidin.
Begitupun dengan konektifitas antara Selat Malaka dengan Samudera Hindia juga bisa dilakukan. Karenan dengan konektifitas itu akan menghubungkan lintas timur dan lintar barat negara Indonesia. “Rute pertama Kota Pelembang ke Pulau Baai, wilayah Tengah ke Teluk Bayur, Barat dan Utara ke Belelawan,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Gubernur Se-Sumatera juga akan berkomitmen untuk mendorong pemerintah pusat segera menetapkan Pelabuhan Pulau Baai, Batam, Sungailiat dan Tanjung Gunung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
\"Dengan ditetapkannya menjadi KEK, diharapkan Pelabuhan Pulau Baai, Batam, Sungailiat dan Tanjung Gunung dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera,\" tegas Rohidin.
Sementara itu, dalam isu komoditas, Rohidin mengatakan, sangat penting untuk dibahas. Sebab, Pulau Sumatera memiliki produk komoditas sangat besar, tentunya akan menjadi daya saing ekonomi Sumatera dan Nasional. “Saya tidak ingin, komoditas ini hanya sekedar kerjasama antar provinsi saja,” paparnya.
Rohidin menegaskan yang akan didorong pertama tentang komoditas kopi. Dalam kesempatan nantinya bisa membentuk komitemen menjadi Sumatera kopi trading house (Rumah Perdagangan). Karena dengan upaya tersebut, maka potensi kopi tersebut bisa menjadi pasar nasional hingga internasional. Pengendalian harga akan bisa dilakukan, termasuk penentuan negara ekspor kopi.
“Penghasil kopi Indonesia itu Sumatera. Kalau kita kolaborasi bisa bersinergi, bisa menentukan harga dan sebagainya. Termasuk penentuan negara ekspor. Ini penting kita pikirkan dalam kontrak Sumatera,” beber Rohidin.
Termasuk CPO atau produksi buah sawit. Rohidin, menegaskan, potensi CPO di Sumatera juga memiliki nilai tawar yang tinggi. Namun demikian, dana perimbangan yang masuk ke daerah dari hasil CPO itu belum didapatkan oleh provinsi yang ada di Sumatera. Yang telah masuk hanya dana perimbangan dari hasil pertambangan. “Kita penghasil di sumatera belum mendapatkan apa-apa. Padahal lokasi perkebunan sangat luas. Untuk itu dana perimbangan ke daerah itu juga bisa diberikan kepada daerah,” terangnya.
Tidak kalah pentingnya, Rakor gubernur se-Sumatera yang digelar di dua tempat yaitu Gedung Daerah Provinsi Bengkulu dan Grage Hotel Bengkulu itu juga akan membahas terkait hutan lindung di Pulau Sumatera. Rohidin berpendapat, hutan lindung di sumatera ini telah dijaga dan bahkan menjadi paru-paru dunia. Namun demikian, daerah yang menjaga hutan tersebut belum mendapatkan kontribusi apa-apa dari dunia.
“Ini juga bisa menjadi perhatian serius kepada semua gubernur, agar diangkat bagamana kompensasi dari dunia kepada beberapa provinsi yang ada di suamatera untuk melesatarikan hutan, ini apa kompensasinya. Kita harus menjaga hutan, apa yang kita dapatkan,” tutur Rohidin.
Beberapa isu yang akan ditandatangani dalam Piagam Memorandum Of Rafflesia itu menurut Rohidin akan disampaikan dengan pemerintah pusat. Agar bisa direalisasikan. Termasuk akan disampaikan kepada Menteri Bappenas dan Menteri Perkonomian, agar bisa menjadi perhatian nasional. “Nanti hasil ini kita bawa bersama,” tutupnya. (151)