KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress– Hingga akhir semester pertama tahun 2019, ternyata masih ada kegiatan proyek pembangunan di Bengkulu Selatan (BS) yang belum dilelang. Hal itu diketahui dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) ketua DPRD Bengkulu Selatan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) Pemda Bengkulu Selatan. “Hingga saat ini sudah 80 persen proyek di lelang,” kata Kepala UKPBJ BS, Rasyidi MSi saat didatangi ketua DPRD BS di ruang kerjanya, Senin (10/6).
Rasyidi mengatakan, paket proyek yang dilelang tahun ini sebanyak 71 paket dengan total anggaran Rp 80,6 Miliar. Dari 71 paket tersebut, sudah dilelang 62 paket. Dari 62 paket tersebut 29 paket telah pendandatangan kontrak, 21 paket sedang proses lelang dan sisanya dilakukan proses E-Katalog. “ Proyek yang belum dilelang masih ada 9 paket lagi,” ujarnya.
Rasyidi menambahkan, ke-9 paket proyek yang belum lelang tersebut yakni di Dinas PUPR ada 2 paket lagi yakni Proyek penataan Tebat Rukis dan tebat Gelumpai sebesar Rp 3,5 M dan proyek Lampu jalan, taman dan pantai pasar bawah senilai Rp1,28 M.
Lalu di dinas Pariwisata ada 2 paket yakni belanja perahu karet dengan pagu anggaran sebesar Rp 510 juta dan pemeliharaan gedung pertemuan sebesar Rp 475 juta. Pada Dinas Perindustrian Perdagangan ada 2 paket proyek yakni revitalisasi pasar rakyat dengan pagu anggaran sebesar Rp864,5 Juta dan Revitalisasi pasar Kutau sebesar Rp3,8 Miliar.
Serta pada dinas perhubungan ada 3 paket yakni pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan anggaran Rp 360 juta, alat uji pengerem portable Rp 231,7 Juta dan Alat Timbangan Portable senilai Rp 358 Juta.“ OPD yang belum menyampaikan dokumen lelang untuk 9 paket proyek ini sudah kami sampaikan surat pemberitahuan agar segera menyampaikan dokumen ke UKPBJ,” terang Rasyidi.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto mengaku prihatin hingga saat ini masih ada OPD yang belum menyampaikan dokumen lelang ke UKPBJ. Padahal saat ini sudah diakhir semester pertama. Oleh karena itu, dirinya mengaku akan segera memanggil kepala OPD yang bersangkutan.“ kepala OPD nya akan kami panggil, kami ingin tahu apa alasannya hingga saat ini masih ada paket proyek belum dilelang,” ujarnya.
Yevri mengatakan, jika saat ini masih ada paket proyek belum dilelang, dirinya khawatir nanti lelang baru terselenggara diakhir tahun, sehingga kegiatan tidak selesai tepat waktu. Sebab, sambung Yevri keberhasilan pembangunan bukan ditentukan seberapa besar sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), akan tetapi seberapa besar serapan anggaran tahun berjalan. “Saya harap dalam waktu dekat ini ke-9 paket proyek tersebut segera dilelang, agar kegiatan pembangunan selesai tepat waktu dan tidak ada proyek yang putus kontrak,” harap Yevri. (369)