\"Inspektorat mengalami transformasi, pola pengawasan dan audit di akhir pengadaan sudah tidak relevan. Karena sekarang sudah berkembang proses probity audit atau probity adviser, \" ungkap Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu Heru Susanto dikantor Gubernur, Jumat (5/4).
Dikatakan Heru, sebagai probity adviser, inspektorat dapat mengawal dan melakukan audit sepanjang proses pengadaan berlangsung dari awal perencanaan hingga serah terima barang. Agar inspektorat mampu melaksanakan tugas sebagai probity adviser pengadaan barang/jasa pemerintah dengan baik setidaknya harus memiliki tiga kecakapan.
\"Langkah preventif diambil Inspektorat Provinsi Bengkulu, untuk mencegah kesalahan atau ketidakjujuran dalam proses pengadaan tersebut dengan menerapkan probity audit atau audit kejujuran/integritas dalam proses pengadaan barang/jasa pada sejumlah perangkat daerah Provinsi Bengkulu,\" ujarnya
Dilanjutkannya, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadi kerugian negara dan permasalahan hukum di kemudian hari.
Pelaksanaan probity audit ini, menurut mantan kepala BPKAD Provinsi Bengkulu itu, Probity Audit sebagai implementasi dari komitmen bersama dalam pencegahan korupsi terintegrasi.
\"Khususnya komitmen untuk memperkuat kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan, termasuk untuk memenuhi harapan LKPP-RI agar Pengawas Pemerintah (APIP) lebih aktif melaksanakan probity audit untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pengadaan,\" pungkasnya.
Masih kata Heru, penekanan probity audit fokusnya pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan atau proses pekerjaan tersebut berjalan, bukan pada hasil akhirnya. Dalam hal ini auditor harus memperjelas bahwa audit probity merupakan proses standar yang bertujuan membantu, mencegah kesalahan atau penyimpangan, bukan mempersulit. (HBN)