BENGKULU TENGAH, Bengkulu Ekspress - Sebanyak 34.502 orang warga di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), saat ini belum memiliki kartu sakti dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Bengkulu, Rizki Lestari SSi APt AAAK menjelaskan, dari koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu tengah, jumlah penduduk di Kabupaten Bengkulu tengah saat ini mencapai 111.702 jiwa. Dari jumlah tersebut, baru 72.210 orang yang sudah memiliki kartu layanan BPJS kesehatan.
Baik itu TNI, Polri, karyawan swasta, peserta mandiri, pensiunan ataupun penerima bantuan Jamkesda. \"Baru 69,1 persen warga Kabupaten Bengkulu tengah memiliki kartu BPJS. Sedangkan, 30,9 persen sisanya masih menggunakan layanan umum untuk mendapatkan pengobatan,\" papar Rizki. Banyaknya warga yang belum terdaftar, Rizki berharap, agar Pemda Bengkulu tengah bisa mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Yaitu, menyiapkan anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi masyarakat dari berbagai kalangan.
\"Kami harap, apa disampaikan bisa menjadi pertimbangan Pemda Bengkulu tengah agar alokasi dana untuk Jamkesda bisa diperbesar. Sehingga, semua masyarakat bisa menikmati layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya,\" harapnya.
Lebih lanjut, dijelaskannya, perintah untuk menganggarkan Jamkesda tertuang secara jelas dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi penyelenggaraan program JKN, surat Mendagri nomor 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 serta Permendagri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD.
\"Pada Perpres nomor 82 tahun 2016, semua warga baik itu kaya ataupun miskin bisa diakomodir dalam Jamkesda. Fasilitas yang diberikan adalah kelas III dengan besaran iuran Rp 23 ribu per orang per bulan. Jika tak mau menerima kelas III, masyarakat dipersilahkan membayar secara mandiri,\" tandasnya.
Terpisah, Pj Sekda Bengkulu tengah, Edi Hermansyah SSi MSc PhD didampingi Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Welldo Kurniyanto SE MM mengatakan, bahwa anggaran untuk mengakomodir warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS ialah sebesar Rp 9,5 miliar. \"Kami akan perjuangkan agar anggaran Jamkesda tahun 2020 bisa ditambah,\" demikian Edi.(135)