Menkeu Orasi Ilmiah di Unib
BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Provinsi Bengkulu masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Tahun 2019 ini, jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditrasfer ke Bengkulu pun melonjak dari sebelumknya. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan trasfer dana dari pusat ke Bengkulu tahun ini lebih dari Rp 10 Triliun, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Fisik (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
\"Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung kepada transfer ke daerah,\" ujar Sri Mulyani saat menyampaikan orasi ilmiah kebijakan fiskal Indonesia dengan tema \'Tata Kelola Keuangan Negara dalam Perekonomian Indonesia\' di Gedung Serba Guna (GSG) Universitas Bengkulu, kemarin (22/2).
Menurutnya, ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat tersebut tak lepas dari minimnya penerimaan asli daerah (PAD). Di tingkat provinsi, PAD dalam bentuk pajak sangat minim.\"Hal ini menggambarkan ketimpangan atau ketergantungan yang sangat besar daerah kepada pusat,\" ujarnya.
Dari sisi belanja, lanjutnya, anggaran daerah juga masih didominasi untuk belanja pegawai. Belanja modal di daerah pun sangat tergantung pada DAK Fisik. Hal itulah yang membuat ketertinggalan terjadi di Provinsi Bengkulu. walaupun inflasi Provinsi Bengkulu diangka 2,35%, di bawah angka nasional.
Namun, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu sangat tinggi yaitu 15,41%. Angka tersebut di atas rata-rata nasional. \"Pembangunan infrastruktur di Bengkulu hanya pembangunan jalan tol Lubuklinggau - Curup - Bengkulu, Bandara Fatmawati dan Pelabuhan Pulau Baai. Untuk itu, Provinsi Bengkulu harus mengejar ketertinggalan tersebut,\" paparnya.
Di sisi lain, dalam orasi ilmiah itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa tujuan bernegara dan tujuan pembangunan tidak lepas dari tata kelola keuangan negara melalui APBN hingga trasnfer fiskal ke daerah. Ia mengaku masih banyak masyarakat yg belum mengetahui keuangan negara dan APBN. Padahal, lanjutnya, instrumen keuangan negara ialah milik rakyat semua dan dibelanjakan untuk masyarakat demi meningkatakan perekonomian masyarakat.
\"Tata kelola keuangan negara mesti diketahui bersama. Karena negara Indonesia diperjuangkan dari pendiri bangsa, bukan hanya sekedar apa adanya. Dengan cita-cita dan dan ide besar untuk mensejahterakan kesejateraan umum dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,\" jelas Sri Mulyani.
\"Pemerintah mengelola ekonomi untuk terus tumbuh dan berkeadilan, dan memerangi kemisiknan dan kesenjangan. Kita semua memegang estafet tanggung jawab dari masa ke masa yang dititipkan pendiri bangsa ini,\" imbuhnya.
Dijelaskan, pada tahun 2045 mendatang, Indonesia berumur 100 tahun, populasi penduduk diprediksi mencapai 309 juta, lebih dari 75 persen akan tinggal di kawasan perkotaan dengan 52 persen penduduk usia produktif. \"Artinya piramida penduduk sudah semakin seimbang antara yang usia produktif dan non produktif. Untuk itu, perlu menjaga stabilitas ekonomi dan politik, menjaga keterbukaan ekonomi, meneruskan reformasi struktural dan bebas korupsi. Sehingga kita akan mencapai income perkapita yang tinggi, 29.300 dan penduduk Indonesia mungkin bekerja di bidang jasa, ini adalah asumsi pertumbuhan ekonomi yang kita jaga,\" tutur Sri.
Untuk menjaga ekonomi terus tumbuh, lanjutnya, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi riil, kebijakan perburuhan dan kondisi neraca pembayaran menjadi empat pilar yang harus dijaga secara bertahap, naik, tumbuh, berkembang dan berkelanjutan.
Dalam tata kelola keuangan negara, Sri mengungkapkan, APBN sebagai intrumen fiskal yang mempunyai fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Ekonomi Indonesia sejak tahun 1945 mengalami naik turun, kemudian di tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan hingga tahun 1999 sampai 2008 ekonomi mengalami tekanan.
\"Jadi, ekonomi bukan naik seperti jalan yang lurus dan stabil. Oleh karena itu, di dalam mengelola ekonomi, instrumen fiskal APBN berfungsi stabilisasi. Waktu ekonomi melemah, kita lakukan injeksi dan sebaliknya saat ekonomi tinggi kita mendinginkan,\" lanjutnya.
Ia menyebutkan, pada 2018 lalu pertumbuhan ekonomi meningkat disertai inflasi yang rendah. Realisasi APBN 2018 menunjukan kinerja yang sehat dan baik. Defisit pada 2018 hanya 1, 7%, defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer menurun tajam menjadi terkecil sejak 2012.
\"Itu menunjukan APBN baik dan sehat, Republik Indonesia dua tahun berturut-turut juga raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dilihat oleh rating negara luar, karena kita masih memiliki utang negara. Jangan dikira mengelola keuangan negara tidak ada yang mengaudit,\" terangnya.
Namun, APBN 2019 ini di desain dengan optimisme, walau ekonomi mengalami tekanan, masih memiliki momentum baik diprediksi pertumbuhan tahun depan capai 5,3 persen, karena adanya konstruksi invertasi ekspor dan beberapa sektor yang menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. \"APBN 2019 dipakai untuk peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, menciptakan perbaikan kualitas birokrasi, termasuk perguruan tinggi, serta ketidakpastian bencana alam,\" ulasnya.
APBN 2019 yang akan dibelanjakan Rp 2.461 Triliun sedangkan penerimaan negara sebesar Rp 2.165 triliun. Artinya tahun depan Indonesia diprediksi mengalami defisit anggaran sebesar Rp 296 Triliun.\"Ini sudah dijelaskan dalam undang-undang, sehingga jumlah trasnfer ke daerah akan mengalami peningkatan lebih dari Rp 826 Triliun,\" terangnya lagi.
Penerima pajak diharapkan meningkat cukup tinggi. Sebab, peningkatan sektor pajak ini menjadi tantangan yang cukup berat.\"Kita berharap pengelolaan APBN tetap terjaga dengan mengurangi defisit dan meningkatkan kemampuan fiskal. Kuncinya penerimaan pajak harus meningkat, pajak ini ibarat pisau bermata dua, bisa mengumpulkan banyak ekonomi juga tersedot banyak. Pajak ini instrumen untuk mengumpulkan penerimaan negara dan menjadi instrumen fiskal untuk memberikan insentif,\" tegasnya.
Menurutnya, prioritas pemerintah tahun 2019 ini adalah pengurangan kemiskinan, bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Bengkulu yang juga daerah yang telah terkena bencana sebanyak dua kali, telah dibuatkan semacam asuransi kebencanaan dan mengasuransikan barang-barang milik negara. \"APBN kita multifungsi, dengan APBN ini diharapkan ekonomi dan masyarakat kita semakin maju,\" pungkasnya.
Apresiasi Kedatangan Menkeu
Sementara itu, Rektor Universita Bengkulu Dr. Ridwan Nurazi, M.Sc sangat mengapresiasi kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bengkulu. Karena Provinsi Bengkulu sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. \"Orasi ilmiah ini adalah majelis ilmu, dan kita bersyukur Ibu Menteri bisa hadir di Provinsi Bengkulu,\" jelasnya.
Terkait predikat Provinsi Bengkulu sebagai provinsi tertinggal dan angka kemiskinan masih tinggi, Rektor mengaku dengan kedatangan Menkeu maka bisa memberikan wawasan serta gagasan bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
Untuk diketahui, orasi ilmiah Menkeu ini dihadiri ribuan mahasiswa Universitas Bengku, dosen, wakil rektor serta tamu undangan lainnya. Diakhir orasi digelar sesi tanya jawab, dan pemberian cenderamata. (247)