Bengkulu, bengkuluekspress.com - Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga saat ini terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov Bengkulu), melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (PPPAPPKB). Dengan salah satu fokus program menekan angka kekeraran terhadap perempuan dan anak. Ditegaskan Gubernur Bengkulu Dr Rohidin Mersyah, kesetaraan gender juga menjadi fokus pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.
“Dari sisi regulasi kita sudah mengupayakan dari semua ini. Mulai dari perda dan Keputusan Gubernur. Kita juga telah membuat MoU lintas sektor, baik dengan Menkum-HAM, BMA dan Polda Bengkulu,” ungkap Gubernur
Rohidin usai menerima audiensi WCC (Women Crisis Center) Cahaya Perempuan dan Kedutaan Indonesia-Australia Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Senin (18/02).
Realisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di lapangan, menurut Rohidin Mersyah, memerlukan kerja sama semua pihak. Perlu dibentuknya Satgas Perlinduangan Perempuan dan Anak di tingkat desa dari kalangan anak muda. Karena dengan keberadaan mereka, remaja yang ada di desa akan lebih peduli atas keberadaan perempuan dan anak.
“Jadi menjadi wadah untuk anak-anak di desa jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Hal ini karena mereka lebih tahu apa yang terjadi dalam pergaulan mereka,” katanya.
Direktur Eksekutif Cahaya Perempuan Bengkulu Tety Sumeri mengatakan, terkait adanya rencana pembentukan Satgas di tingkat desa, yang rencananya dibiayai dari anggaran dana desa sangat tepat. Terlebih jelas komunitas masyarakat setempat menjadi wadah utama program satgas ini.
“Perlu dipastikan dengan diluncurkannya program ini. Satgas bisa bekerja secara efektif, juga mensupport sumber daya dan anggaran, serta sifatnya harus juga berkelanjutan,” ujarnya. Manajer MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Patricia Bachtia mengatakan, koordinasi dengan Gubernur Bengkulu ini tindak lanjut atas capaian yang telah dilakukan di Bengkulu. Khususnya tentang pencegahan perkawinan terlalu dini bagi anak sehingga angka tindak kekerasan bisa semakin ditekan.
“Ternyata dari mitra kami sudah melakukan aksi bersama dengan capain yang baik dan disambut baik pula oleh pemerintah. Dengan diterbitkannya Perda dan Pergub tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” jelasnya.
Patricia menambahkan, capaian tindak lanjut program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di Bengkulu ini, juga menjadi rujukan untuk provinsi lainnya dalam program MAMPU. (HBN)