BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah melakukan perangkingan sementara hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang tidak memenuhi passing grade. Totalnya ada sebanyak 563 orang peserta bakal diusulkan ikut seleksi kompetensi bidang (SKB).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Ir Diah Irianti MSi mengatakan, hasil perengkian sementara itu dilihat dari hasil SKD masing-masing formasi yang tidak lulus passing grade. Penghitungan perangkingan juga telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB nomor 61 Tahun 2018.
\"Masih hitungan sementara. Karena baru besok (hari ini,red) validasi data SKD dilakukan bersama panitia seleksi nasional (panselnas),\" terang Diah kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (28/11/2018).
Dijelaskannya, jadwal panselnas memanggil BKD Provinsi untuk mencocokkan data yang dimiliki oleh panselnas dengan BKD. Karena dari hasil validasi data itu nanti akan menentukan jumlah peserta yang ikut SKB hasil perangkingan. \"Nanti panselnas yang menentukan. Kita hanya melihat validasi data bersama panselnas,\" tambahnya.
Hasil perengkian SKD itu nantinya akan masuk pada kelompok kedua nntuk ikut SKB. Sebab, yang lulus passing grade SKD sebanyak 147 orang pada kuota pemprov menjadi kelompok pertama ikut SKB. Mengingat yang lulus passing grade dan hasil perangkingan tidak dijadikan satu, untuk ikut SKB.
Diah menegaskan, validasi data yang telah dilakukan nanti belum langsung akan keluar. Sebab, panselnas akan menghitung secara cermat, agar tidak ada peserta yang dirugikan.
\"Jadi nanti kita tunggu saja hasilnya,\" paparnya.
Ketika telah keluar hasil perangkingan resmi dari panselnas, maka akan diumumkan secara resmi oleh BKD Provinsi. Recananya pengumuman akan dilakukan secara online. Agar semua masyarakat bisa mengetahui, hasil perengkian tersebut. \"Ya nanti diumumkan secara resmi. Jadi silahkan bersabar saja,\" tegas Diah.
Senanda, Sekdaprov Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, hasil perangkingan nanti oleh panselnas, diharapkan tidak ada peserta yang dirugikan. Sistem penghitungan yang telah dikeluarkan tersebut, harus benar-benar mendapatkan PNS yang berkualitas.
\"Pada dasarnya jangan sampai ada yang dirugikan. Kita tunggu saja, apa yang menjadi keputusan pusat,\" pungkas Nopian. (151)