BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Sejak awal pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota, Helmi-Dedy banyak melakukan perubahan secara internal. Salah satunya merombak susunan anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Walikota, Dedy Wahyudi SE MM menjelaskan dalam susunan anggaran APBD 2019 mendatang akan diterapkan \'Money Follow Program\' yakni kebutuhan dana mengikuti fungsi OPD. Sehingga ada beberapa OPD yang mendapat anggaran besar, terutama OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program-program prioritas.
\"Jadi, kita fokus pada program apa yang kita bangun, dan pola ini akan kita terapkan di APBD 2019,\" kata Dedy, kemarin (24/10).
Ia mencontohkan, anggaran terbesar adalah segi infrastruktur yang dikelolah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena, masih banyak masyarakat yang minta bangun jalan, meski program 1.000 jalan mulus sudah over target mencapai 1.200 jalan.
Berdasarkan hasil survei ulang di beberapa wilayah kecamatan masih ada jalan padat pemukiman yang belum sempat tersentuh pembangunan. Sehingga, pada tahun pertama kepemimpinan Helmi-Dedy akan menyelesaikan pembangunan jalan itu.
\"Walaupun 1.200 titik jalan sudah terbangun, itu masih kurang. Juga pemasangan lampu jalan yang sudah diusulkan Rp 70 miliar,\" ungkapnya.
Untuk menerapkan pola ini, maka pihaknya meminta seluruh kepala OPD untuk merincikan susunan program yang akan dikerjakan, dan akan dipresentasikan di depan Walikota dan Wakil Walikota bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), sehingga satu-satu program di OPD bersangkutan bisa diteliti, terutama seberapa besar pengaruh terhadap masyarakat, dan juga menyesuaikan jumlah anggaran yang dibutuhkan.
\"Kita telisik satu per satu tentang program mereka, selama ini mungkin sempat ngasal saja, tetapi sekarang tidak bisa lagi. Karena anggaran kita minim maka pola ini sangat perlu kita lakukan agar efesien dan efektivitas penggunaan anggaran ini betul-betul maksimal,\" tegasnya.
Menginggat APBD kota sangat kecil, lanjutnya, sedangkan banyak program-program kerakyatan yang harus dilakukan demi percepatan pembangunan 5 tahun ke depan, maka pihaknya juga menyiasati keuangan dengan meminjam dana kepada PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) sebesar Rp 250 miliar. Sebagian besar dari dana SMI tersebut akan diplot untuk pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya.
\"Untuk dana SMI itu kita fokuskan pada 7 pelayanan dasar, diantaranya jalan, kesehatan, transportasi, kemudian yang menghasilkan PAD. Kita pinjam dana SMI itu untuk menutupi kebutuhan. Kalau angka-angkanya belum kita tetapkan karena masih perlu rapat,\" pungkasnya. (805)