ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress - Para alumni dan mahasiswa Universitas Ratu Samban (Unras) Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara, pada Senin (1/10) kembali menggelar aksi di halaman Pemkab Bengkulu Utara. Kali ini mereka bersama Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU), dengan tuntutan masih terkait aksi aksi sebelumnya, diantaranya soal persyaratan seleksi CPNS di BU dan meminta kembalikan anggaran beasiswa.
Dari pantau Bengkulu Ekspress, sebelumnya perwakilan pendemo dengan Pemda sudah ada kesepakatan untuk melakukan pertemuan bersama Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian. Namun hal tersebut dibatalkan pendemo lantaran karena digeledah oleh petugas Satpol PP, yang melarang peserta aksi membawa telepon genggam atau HP menghadap ke ruangan bupati.
\"Tadi dirazia sajam, masih kita maklumi dan kini razia handphone, ini ada apa?,\" keluh Sarkawi, perwakilan Serbu.Sehingga pertemuan tersebut batal dan akhir para demostran tetap melanjuti aksinya di depan pagar kantor Bupati Bengkulu Utara.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Utara Ir H Mian didampingi Sekdakab BU, Dr Haryadi beserta Asisten Edi Soebroto dan Untung Pramono memberikan tanggapannya kepada seluruh awak media di ruang tamu kantor Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Mian menuturkan, secara birokrasi pihaknya sudah menyadari bahwa perlu adanya perbaikan, dan perbaikan itu sudah dilakukan.
\"Saya bisa jelaskan terkait dengan penerimaan atau seleksi CPNS. Manakala ada suatu hal yang keliru telah kita perbaiki sebelum tanggal pendaftaran. Itu artinya secara birokrasi kita sudah menyadari bahwa butuh dilakukan perbaikan. Jadi, tidak harus ada permintaan maaf, kecuali sudah berjalan pendaftaran baru kita revisi,\" kata Mian.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan terkait dengan beasiswa di Unras, ia menggaris bawahi bahwa pihaknya tidak memutuskan beasiswa tersebut. Tetapi sesuai penyampaian BPK bahwa beasiswa harus diberikan by name by address sesuai dengan mahasiswanya masing-masing.
\"Untuk itu tentunya niat baik dari pemerintah masih dianggarkan di dalam APBD 2018 dan bisa kita alokasikan setelah diverfikasi nama-nama mahasiswanya yang jelas dan sebagainya, nantinya menjadi tupoksi Dinas Pendidikan yang memang akan kita tindak lanjuti nanti melalui Sekda, tetap akan dibayarkan sesuai dengan nama-nama mahsiswanya masing-masing dan ini sudah kita SK-kan setiap tahun,\" tukasnya.(cw1)