Anggaran Snack Hampir Rp 1 M

BENGKULU, BE - Anggaran yang diplot untuk makanan ringan dan makan siang di sekreriat DPRD Kota Bengkulu cukup fantastis, yakni mencapai Rp 918,75 juta.  Anggaran tersebut dimasukkan kedalam Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU- PPAS) APBD 2013 yang saat ini masih digodok oleh Pemkot usai MoU-nya ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota beberapa waktu lalu.

Anggaran yang cukup besar itu diperuntukkan makan dan minum harian pegawai di sekretariat dengan asumsi 150 perorang perhari, makan minum rapat/tamu dengan asumsi 200 perorang perhari dan angaran untuk makanan ringan (snack) saat ada hearing atau kegiatan lainnya.  Dengan demikian, maka diperkirakan anggaran untuk makan di Setwan diatas Rp 1 miliar pertahunnya, karena kembali akan ditambah pada APBD Perubahan mendatang.

Dikonfirmasi, Sekretaris DPRD (Sekwan) kota, Selupati SH enggan mengomentari hal tersebut. Menurutnya, anggaran itu baru usulan  sehingga belum dipastikan berapa yang disetujui oleh DPRD dan Pemkot.  \"Dana itu masih bisa berubah, dan baru diketahui setelah ketuk palu pengesahan,\" singkatnya.

Kendati demikian, angka Rp 918,75 juta tersebut jauh lebih kecil bila dibanding anggaran untuk makanan di Setwan pada 2012 lalu, yang mencapai Rp 1,2 miliar.  Besarnya anggaran tersebut mendapat sorotan dari aktivis Bengkulu. Salah satunya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah (KAMDA) Bengkulu.

KAMDA  menilai anggaran tersebut terlalu besar, karena anggota DPRD telah mendapatkan tunjangan uang makan yang dimasukkan kedalam gajinya. Demikian juga halnya dengan PNS di Sekretariat DPRD yang mendapatkan uang honor kegiatan setiap bulannya.

Sehingga dirasakan kurang tepat menghambur-hamburkan uang rakyat, sementara masyarakat kota masih banyak yang membutuhkan pembangunan dari pemerintah.

“Kita khawatir, jika anggaran itu tidak semuanya digunakan untuk membeli makanan, akan tetapi sudah ada permaianan yang menguntungkan seseorang secara pribadi,” kata KAMDA, Romidi Karnawan.

Pihaknya menyarakan agar usulan tersebut dapat dikurangi, karena tidak sedikit warga miskin yang butuh perhatian pemerintah Kota Bengkulu.

\"Ini perlu kesadaran dari anggota dewan, karena bila dikurangi maka dapat dimasukkan ke pos lain untuk pembangunan yang memberi manfaat kepada masyarakat kecil,\" pintanya.(400)