APBD Perdana Era Choirul Huda–Rahmadi, Pemkab Mukomuko Pastikan Anggaran 2026 Jalan Sejak Januari

MUKOMUKO, BENGKULUEKSPRESS.COM — Pemerintah Kabupaten Mukomuko bersiap “tancap gas” di awal tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang menjadi APBD perdana di era kepemimpinan Bupati H. Choirul Huda, SH dan Wakil Bupati Rahmadi AB ditargetkan sudah bisa dibelanjakan mulai Januari 2026, tanpa jeda panjang seperti pola lama yang kerap molor di awal tahun anggaran.

APBD 2026 ini disusun sepenuhnya berlandaskan visi–misi dan program prioritas duet Huda–Rahmadi. Besaran anggaran yang telah disahkan DPRD Mukomuko mencapai sekitar Rp859 miliar, dan kini tengah memasuki tahap evaluasi di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, SKM, menjelaskan bahwa pihaknya bergerak cepat sejak APBD 2026 disetujui DPRD. Pemkab langsung melakukan asistensi dan konsultasi intensif dengan Pemprov Bengkulu agar proses evaluasi tidak berlarut dan tidak menghambat start pelaksanaan program di lapangan.

“Ini APBD pertama di era Bupati Choirul Huda dan Pak Rahmadi. Evaluasi kami targetkan tuntas paling lambat 25 Desember 2025. Kalau ada catatan dari provinsi, langsung kami perbaiki. Januari 2026 anggaran tidak boleh diam, harus langsung dibelanjakan,” tegas Haryanto. 

BACA JUGA:Pemkot Siapkan PKS dengan Alfamart dan Indomaret untuk Dorong UMKM Naik Kelas

BACA JUGA:Hadirkan Layanan Ekonomi yang Lebih Dekat untuk Warga, Mukomuko Bangun 150 Gerai Koperasi Merah Putih

Ia menekankan, pemerintah daerah tidak ingin lagi terjebak pola lama di mana banyak program tersendat di awal tahun karena keterlambatan proses administrasi dan penyesuaian anggaran.

“Selama ini masalah klasik kita ada di awal tahun: dokumen belum siap, kegiatan terlambat jalan, dampaknya ke serapan anggaran dan pelayanan publik. Tahun 2026 ini harus beda. APBD sudah disahkan, evaluasi dipercepat, begitu selesai langsung tancap gas,” ujar Haryanto, Kamis 18 Desember 2025.

Menurut Haryanto, percepatan ini bukan sekadar mengejar angka serapan, tetapi untuk memastikan program prioritas benar-benar dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran. Sektor-sektor utama seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus implementasi.

“APBD 2026 nilainya besar, sekitar Rp859 miliar. Angka ini tidak boleh hanya kuat di atas kertas. Harus cepat turun menjadi jalan yang diperbaiki, layanan kesehatan yang menguat, sekolah yang lebih layak, serta program yang menyentuh ekonomi rakyat,” papar Haryanto.

Ia menegaskan, Bupati dan Wakil Bupati meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda-nunda penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), perencanaan teknis, dan persiapan lelang pekerjaan.

“Kami sudah sampaikan ke semua OPD, begitu evaluasi selesai dan Perkada APBD ditetapkan, tidak ada waktu jeda. Dokumen harus siap, kegiatan harus segera jalan. Kalau dari sisi keuangan sudah ‘hijau’, jangan sampai tersendat di internal OPD,” katanya.

Selain percepatan, Pemkab Mukomuko juga menekankan disiplin fiskal dan tata kelola anggaran yang akuntabel. Haryanto menyebut, APBD 2026 harus menjadi cerminan awal pemerintahan yang tertib anggaran dan responsif terhadap kebutuhan warga.

“Percepatan bukan berarti serampangan. Justru disiplin pengelolaan anggaran harus makin kuat. Setiap program yang berjalan harus jelas dasar hukumnya, jelas output dan manfaatnya. Pengawasan internal juga terus kami perkuat,” jelasnya.

Sumber: