Puluhan Ribu Warga Mukomuko Belum Terlindungi BPJS, Dinkes Usulkan Rp15 Miliar

BENGKULUEKSPRESS.COM – Persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Untuk memperluas perlindungan bagi warga yang belum tercakup BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) kembali mengusulkan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp15 miliar pada tahun 2027.

Usulan tersebut meningkat Rp1 miliar dibandingkan alokasi tahun 2026 yang disebut mencapai Rp14 miliar. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat membantu lebih banyak masyarakat kurang mampu memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko, Jajat Sudrajat, SKM., M.Si., mengatakan pihaknya menargetkan sekitar 30 ribu warga kurang mampu dapat dijangkau melalui program Jamkesda apabila usulan anggaran tersebut disetujui.

“Masih ada warga kita yang belum punya jaminan kesehatan. Nah, mereka inilah yang ingin kita bantu lewat Jamkesda. Kalau usulan anggarannya disetujui, mudah-mudahan lebih banyak masyarakat yang bisa dijangkau,” kata Jajat.

BACA JUGA:Sumbang Emas untuk Mukomuko, Tri Hidayat Jadi Sorotan di POPDA Bengkulu

BACA JUGA:POPDA Bengkulu Jadi Ajang Pembuktian, Atlet Muda Mukomuko Tunjukkan Potensi

Menurutnya, keberadaan Jamkesda sangat dibutuhkan masyarakat yang kondisi ekonominya terbatas, terutama mereka yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, baik secara mandiri maupun melalui program yang iurannya ditanggung pemerintah.

Tanpa jaminan kesehatan, biaya pengobatan berpotensi menjadi beban tersendiri bagi warga kurang mampu. Kondisi inilah yang ingin diantisipasi pemerintah daerah melalui perluasan cakupan Jamkesda.

“Kasihan juga kalau masyarakat sedang sakit, tetapi malah bingung mencari biaya untuk berobat. Kita tidak ingin kondisi seperti itu terjadi. Makanya, perlindungan kesehatan bagi warga kurang mampu ini terus kita upayakan,” ujarnya.

Jajat menjelaskan, kenaikan usulan anggaran Jamkesda tahun 2027 bukan tanpa alasan. Dinas Kesehatan berharap tambahan dana tersebut dapat memperluas jangkauan penerima manfaat sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan kesehatan.

“Memang kita usulkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Harapannya tentu supaya cakupan pelayanan bisa bertambah. Sebab, masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan,” jelasnya.

Meski demikian, anggaran Rp15 miliar tersebut masih dalam tahap usulan. Realisasinya tetap bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan anggaran tahun 2027.

Selain dukungan anggaran, ketepatan pendataan calon penerima manfaat juga menjadi hal penting. Pemerintah daerah perlu memastikan warga yang mendapatkan bantuan benar-benar memenuhi persyaratan dan belum memiliki perlindungan kesehatan yang sesuai.

Dengan sasaran sekitar 30 ribu warga, program Jamkesda diharapkan dapat membantu mengurangi hambatan biaya pengobatan yang dihadapi masyarakat kurang mampu.

Sumber: