Bukan Cuma Dipecat, Usin Sebut Pengabaian SOP MBG Bisa Masuk Ranah Pidana

BENGKULUEKSPRESS.COM – Kasus keracunan yang diduga terjadi setelah siswa mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH.

Usin menilai, persoalan keracunan dalam pelaksanaan program MBG tidak semestinya hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi administratif berupa pemecatan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, apabila keracunan terjadi akibat adanya SOP yang tidak dijalankan atau bahkan sengaja diabaikan, persoalan tersebut harus dilihat secara lebih serius, termasuk kemungkinan adanya pertanggungjawaban hukum.

"Saya juga bingung kenapa kepala BGN hanya melakukan pemecatan terhadap SPPG atas kelalaiannya. Kelalaian bukan hanya satu unsur, kalau dalam hukum itu mens rea (niat jahat) kealpaan," ujar Usin.

Ia menjelaskan, kelalaian dalam penyelenggaraan MBG dapat terjadi bukan hanya karena kesalahan teknis, tetapi juga akibat pembiaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut Usin, apabila pengelola mengetahui adanya SOP yang wajib dijalankan tetapi tidak melaksanakannya, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh. Terlebih, program MBG memiliki sejumlah ketentuan terkait penyediaan makanan, pengawasan, ahli gizi hingga standar menu yang harus dipenuhi.

BACA JUGA:SK Panitia Pilkades 37 Desa di Mukomuko Menunggak, DPMD Minta Segera Diserahkan

BACA JUGA:RBMG Sambangi Kajati Bengkulu, Perkuat Sinergi Media dan Kejaksaan

"Kelalaian ini juga bisa berasal dari pembiaran, mens rea-nya mereka mengabaikan SOP, tidak menjalankan SOP," tegasnya.

Usin mempertanyakan mengapa kasus keracunan masih bisa terjadi jika seluruh prosedur penyediaan makanan bergizi telah dijalankan dengan benar.

Ia kemudian membandingkan pengelolaan makanan dalam program MBG dengan rumah makan yang setiap hari memasak dalam jumlah banyak.

"Kenapa bisa terjadi keracunan, rumah makan Padang itu setiap hari masak tapi kenapa tidak ada orang yang keracunan," katanya.

Menurutnya, keberadaan ahli gizi, aturan mengenai pengolahan makanan serta ketentuan menu seharusnya menjadi instrumen pencegahan agar makanan yang diberikan kepada siswa aman untuk dikonsumsi.

"Ini ada ahli gizi, ada aturannya, ada menunya. Kok masih bisa keracunan, berarti ada pembiaran terhadap SOP yang tidak dijalankan," ujarnya.

Sumber: