Pemprov Bengkulu Lakukan Mitigasi Inflasi Jelang Nataru 2026

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bengkulu. 

Rapat koordinasi tingkat pimpinan tersebut dibuka dan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu. HLM ini menjadi forum strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong transformasi digital yang berkelanjutan.

Rapat difokuskan pada penguatan mitigasi inflasi, khususnya dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selain itu, forum ini juga membahas evaluasi kinerja pengendalian inflasi tahun 2025 serta perumusan kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah untuk tahun 2026.

Dalam sambutannya, Herwan Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA:Pemprov Surati Perusahaan Tambang untuk Penghijauan Serentak

BACA JUGA:Pengurus KONI Dilantik, Gubernur Helmi Tekan Perbaikan Infrastruktur Olahraga di Bengkulu

Berdasarkan hasil rapat, Provinsi Bengkulu menunjukkan kinerja positif dalam menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun 2025.Pada November 2025, inflasi tahunan (year on year/yoy) Provinsi Bengkulu tercatat sebesar 2,68 persen, relatif stabil dan sedikit di bawah inflasi nasional yang berada pada angka 2,72 persen. Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/mtm) tercatat sangat rendah, yakni 0,04 persen. Capaian tersebut mengantarkan TPID Provinsi Bengkulu meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera.

Keberhasilan pengendalian inflasi ini didukung oleh sinergi kebijakan yang kuat, terutama melalui program unggulan TPID dalam mengendalikan volatilitas harga beras. Melalui program One Stop Solution Inflasi Beras yang dijalankan sejak tahun 2024, TPID Provinsi Bengkulu berhasil menurunkan harga jual beras dari Rp15.700 per kilogram menjadi Rp14.300 per kilogram. Program ini juga mampu meningkatkan produksi padi hingga 2 persen serta melipatgandakan keuntungan petani.

Selain itu, hingga November 2025, TPID Provinsi Bengkulu telah melaksanakan sebanyak 865 kali Operasi Pasar Murah serta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga. Bank Indonesia turut mendukung upaya pengendalian inflasi melalui mobilisasi distribusi pangan lewat program Ado Galo Mobile guna meredam gejolak harga komoditas strategis seperti cabai, bawang, dan minyak goreng.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa stabilitas inflasi dan penguatan digitalisasi merupakan dua agenda utama yang saling melengkapi.

“Bank Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi, sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Meski capaian inflasi dinilai cukup baik, rapat mencatat bahwa sektor pangan masih menjadi tantangan utama, khususnya pada komoditas volatile food seperti cabai merah yang terdampak gangguan cuaca dan distribusi. Menyikapi hal tersebut, TPID Provinsi Bengkulu telah menyusun roadmap pengendalian inflasi jangka menengah tahun 2025–2027 dengan fokus pada mitigasi risiko volatile food, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan praktik budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices), optimalisasi logistik, serta peningkatan intensitas Operasi Pasar Murah Gabungan (OPIGPM). Inovasi Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Tren) juga didorong sebagai instrumen pendukung peningkatan kapasitas produksi pangan daerah.

Di sisi lain, HLM ini juga menegaskan komitmen percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Akselerasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nontunai, optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi agenda utama TP2DD dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sumber: