Pemberdayaan Desa Harus Tepat Sasaran

ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress- Setiap desa harus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui Dana Desa (DD) yang telah dikucurkan. Hanya saja, program pemberdayaan yang dilakukan saat ini dinilai belum tepat sasaran. Apalagi, terkesan hanya untuk menghabiskan anggaran, tanpa ada feedback (umpan balik, red) yang dihasilkan, untuk meningkat perekonomian masyarakat.

‘’Memang setiap desa wajib melakukan pemberdayaan masyarakat. Disamping melakukan pembangunan fisik, melalui DD tersebut,’’ ujar Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setdakab Bengkulu Utara (BU), Drs Sudarman S kepada Bengkulu Ekspress (BE) ditemui, kemarin (5/2).\\

Ia menambahkan dalam aturan, kegiatan yang harus dilaksanakan desa melalui DD yakni, pembangunan fisik dan pemberdayaan. Hanya saja, menurutnya sejauh ini program pemberdayaan yang dilakukan 215 desa di Kabupaten BU belum maksimal. Karena, pola pemberdayaan hanya sebatas melakukan sosialisasi, tanpa diiringi aksi nyata secara langsung.

‘’Jangan hanya cuma sebatas melakukan sosialisasi saja, lalu itu sudah dibilang pemberdayaan masyarakat. Apa timbal baliknya untuk masyarakat setelah diberikan sosialisasi, itu yang lebih penting,’’ ungkapnya. Untuk itu, ia meminta desa melakukan perubahan mengenai pola pemberdayaan kepada masyarakat. Tujuannya, agar adanya dampak langsung peningkatan ekonomi yang dirasakan. Karena, DD tidak selamanya akan dikucurkan, sehingga dibutuhkan kesiapan desa ketika DD tidak lagi disalurkan nantinya.

‘’Maka dibutuhkan upaya nyata. misalnya, memberikan materi kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam durian bangkok. Kemudian, bagikan minial 1 pohon untuk satu KK (Kepala Keluarga). 3 hingga 4 tahun kedepan pohon itu sudah menghasilkan. Kalikan saja berapa sekali panen dalam satu desa itu,’’ terangnya. Ia juga menyebutkan pola-pola perubahan cara berfikir untuk kemajuan desa harus dilakukan. Apalagi, DD sudah dikucurkan oleh pusat sejak tahun 2015 lalu. Hanya saja, belum ada desa yang menunjukkan kemajuan perekonomian secara signifikan dan berkelanjutan.

‘’Dari tahun 2015 lalu DD dikucurkan langsung dari pusat untuk setiap desa. Tapi, hingga saat ini belum ada pemberdayaan masyarakat benar-benar nyata dan berhasil dilakukan,’’ pungkasnya. (816)

Sumber: