Caretaker Walikota Wajib Netral

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Budiman Ismaun, S.Pd, M.Pd resmi menjabat caretaker Walikota Bengkulu setelah dilantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dr. Drh. H. Rohidin Mersyah, MMA, di Balai Raya Semarak Bengkulu, kemarin (22/1).

Rohidin mengatakan, ada poin-poin penting tugas berat yang harus dilaksanakan Caretaker Walikota selama menjalankan pemerintahan Kota Bengkulu, antara lain, sukseskan Pilwakot. Caretaker harus mampu memfasilitasi KPU dan Panwaslu, agar demokrasi Pilwakot dapat berjalan dengan lancar.

\"Caretaker Walikota juga wajib netral terhadap demokrasi Pilwakot yang digelar. Termasuk seluruh ASN Pemkot sampai ke tingkat RT dapat bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun Calon Pasangan Walikota dan Wakil Walikota,\" tegas Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam sambutan Pelantikan Caretaker Walikota.

Kedua Caretaker Walikota harus mampu mendeteksi dini terhadap potensi konflik, sehingga cepat ditanggulangi, agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat kota.

Untuk itu dibutuhkan kerjasama antar semua pihak, baik itu DPRD Kota, tokoh masyarakat, pihak penegak hukum dan stekholder lainnya. \"Komunikasi harus intens dan produktif, agar bisa sama-sama menjaga demokrasi,\" tambahnya.

Kemudian, Rohidin meminta Caretaker Walikota bisa tetap fokus untuk menjalankan roda pemerintahan dalam konteks pembangunan kota. Tetap berpanduaan terhadap peraturan undang-undangan dan menjalan regulasi yang sudah ditetapkan. Sehingga birokrasi pemerintah dapat berjalan secara kondusif.

\"Ketika berpanduan dengan UU, yakinlah pemerintahan itu akan berjalan baik,\" tuturnya.

Di samping mampu menyelesaikan tugas itu, carateker walikota juga diberitakan tugas tambahan lebih berat lagi, diantaranya mengembalikan saham Pemda kota ke Bank Bengkulu yang selama ini sudah dicabut dan tidak bekerjasama dengan bank Pemda tersebut.

Ketidakstabilan antaran Bank Bengkulu dengan Pemda Kota harus kembali dibangun, agar kerjasama dapat kembali terjalin. \"Pemda kota yang belum bermitra silahkan bermitra,\" tegas Rohidin.

Selanjutnya, Pemda Kota dan Badan Pertanahaan Nasional (BPN) penyelesaian pembuatan sertifikat kepada 800 Kepala Keluarga (KK) yang akan mendapatkan lahan hibah di Kampung Sejahtera dari PT. Pelindo II Bengkulu. Sebab jika sertifikat ini selesai, maka akan segera dilakukan pembagiaan langsung kepada Presiden Indonesia.

\"Kita ingin proses penghibahaan dengan dibuktikan pemberian sertifikat ini dapat selesai tepat waktu,\" imbuhnya.

Terakhir, Pemda Kota bersama Pemprov bisa bersinergi melakukan penataan dan pengelolahaan wisata Pantai Panjang. Baik itu penataan pedagang, kuliner dan tempat berjualan masyarakat.

Rohidin mengatakan, ikon wisata Bengkulu itu harus ditata sebaik mungkin. Sehingga mampu menarik wisatawan datang ke Bengkulu. Terlebih untuk penataan Pantai Panjang, PT. Telkom juga telah bersedia membangun lampu jalan di sepanjang pantai, dari pantai pasir putih sampai ke Sungai Hitam.

\"Sudah saatnya kita membangun bersama, lepaskan kepentingan apapun. Kita ingin Bengkulu ini maju,\" tutur Rohidin.

Helmi Hasan Tak Hadir

Pelantikan caretaker walikota itu, tidak dihadiri oleh mantan Walikota Helmi Hasan, SE. Namun, tampak hadir mantan Wakil Walikota Bengkulu, Ir. Patriana Sosialinda. Kemudian ada Sekda Kota, Marjon, M.Pd, Ketua DPRD Kota Erna Sari Dewi, dan asisen I-III Pemkota Bengkulu.

Pelantikan itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi, Ihsan Fajri, DPD RI Ahmad Kenedi, Polda Bengkulu, Kejati, Kejari dan pejabat eselon II di Pemprov Bengkulu.

Rohidin mengucapkan terimakasih atas pengabdiaan yang telah diberikan oleh mantan kepala daerah tersebut.

\"Kepada mantan-mantan Walikota dan Wakil Walikota, terimakasih atas pengabdiaan yang telah diberikan selama ini. Semoga apa yang telah dilakukan, akan semakin membuat Kota Bengkulu ini maju,\" ujar Rohidin.

Sementara itu, Caretaker Walikota Bengkulu Budiman mengatakan, dengan dilantik dirinya sebagai orang nomor satu di Kota Bengkulu itu menjadi tantangan berat baginya. Semua akan tetap dilalui, walupun dirinya merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi.

\"Kita akan emban amanah ini dengan baik,\" ungkap Budiman.

Dirinya menegaskan, akan tetap menjalan roda pemerintahaan dengan berpanduaan dengan Undang-Undang. Sebab ketika UU itu ditentang, maka dipastikan akan berujung pada keburukan citra pemerintahaan.

\"Menjalankan roda pemerintahaan ini akan tetap berpanduan dengan UU. Itu prinsipnya,\" pungkasnya. (151)  

Sumber: