Tak Selesai, Kontraktor Dievaluasi

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus menggenjot para rekanan atau kontraktor untuk menyelesaikan pengerjaan proyek sampai akhir tahun. Jika tidak selesai, pada akhir tahun maka dipastikan pihak rekanan akan dievaluasi, untuk mendapatkan kembali lelang proyek pada tahun berikutnya. Pengerjaan proyek itu dikhususkan untuk pengerjaan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Provinsi.

\"Kita lihat nanti, kalau tidak selesai dari target, ya kita evaluasi untuk tahun berikutnya,\" terang Asisten II Setdaprov Bengkulu, Ari Narsya SJ kepada BE, kemarin (6/9). Tak hanya itu, pembayaran sisa proyek pengerjaan juga bakal akan ditahan atau bahkan tidak akan dibayarkan. Hal itu juga menjadi sanksi tegas bagi rekanan yang tak mampu menyelesaikan pengerjaan proyek sampai akhir tahun.

Meski demikian, pemprov optimis pengerjaan proyek infrastruktur akan selesai sebelum akhir tahun.

\"Yang selesai lelang sudah mulai berjalan semua pembangunannya. Targetnya selesai sebelum akhir tahun, karena sebagaian ada yang sudah hampir selesai,\" paparnya.

Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu, Kusnadi SP mengatakan dari proyek lelang Pemprov Bengkulu sebanyak 217 paket dengan pagu anggaran Rp 741,5 milar itu, yang telah berjalan pengerjaannya ada sebanyak 154 paket dengan anggaran sebesar Rp 600,5 miliar. Sisanya sebanyak 101 paket proyek, terancam gagal lelang dalam pengerjaan tahun ini. Sebab, sampai saat ini, ratusan paket lelang itu belum sama sekali dalam proses lelang. Baik dari pengajuan pihak Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

\"101 paket itu kita masih akan tunggu sampai diajukan lelang. Karena memang sudah dianggarkan, baik melalui APBD maupun APBN,\" ujar Kusnadi.

Dari 101 paket itu, terbanyak masih di Dinas PUPR Provinsi yaitu 31 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan. Kemudian disusul di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) sebanyak 13 paket, lalu di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebanyak 7 paket proyek. Ada juga di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebanyak 6 paket, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan 5 paket, Biro Umum 5 paket, Dinas Kesehatan 4 paket, Dinas Perhubungan 4 paket dan dinas lainnya.

\"Kita belum tahu apa yang jadi masalahnya, karena memang belum diusulkan dari masing OPD tersebut,\" paparnya.

Jika tidak segera diusulkan, dipastikan tidak akan bisa dikerjakan pada tahun ini. Sebab, waktu pengerjaan proyek fisik sendiri tingga menyisahkan waktu sekitar 4 bulan kedepan. Namun untuk lelang proyek pengadaan maupun lainnya diluar fisik, masih bisa dikerja untuk di lelang ketika memang diusulkan oleh OPD.

\"Masih bisa dikerja, kalau memang segera diusulkan. Kita minta segera dapat diusulkan, agar kami bisa langsung proses,\" tambah Kusnadi.

Jika tidak segera diusulkan, maka dipastikan pengerjaan program itu dapat dikerjakan pada tahun 2018 mendatang atau di APBD perubahaan. Namun untuk di APBD perubahaan, dimungkinkan sulit untuk lelang proyek fisik. Mengingat waktu sudah tidak memungkin lagi.

\"Di anggaran murni 2018, kalau memang tidak bisa dikejar cepat tahun ini. Sebab, di anggaran perubahaan sulit dikerja dengan waktu tinggal beberapa bulan lagi,\" pungkasnya. (151)

//Grafis

SUMBER DANA PAKET PAGU - APBD Tahun 2017 22 paket Rp 727,3 miliar - APBN Tahun 2017 15 paket Rp 14,2 miliar TOTAL 217 paket Rp 741,5 milar

STATUS LELANG Persiapan Lelang 18 paket Rp 18,7 miliar Dalam proses lelang 37 paket Rp 106,1 miliar Lelang gagal 8 paket Rp 16,7 miliar Lelang selesai 154 paket Rp 600,5 miliar TOTAL 217 paket Rp 741,5 miliar

JENIS PENGADAAN Barang 32 paket Rp 35 miliar Konstruksi 98 paket Rp 662 miliar Konsultan 77 paket Rp 29,8 miliar Jasa lainnya 10 paket Rp 14,1 miliar TOTAL 217 paket Rp 741,5 miliar

 

Sumber: