Banyak Polemik PPDB, Kadis Diknas Minta Semua Sekolah Tetap Patuhi Permendikbud

BENGKULU, bengkuluekspress.com -  Jelang penutupan PPDB SMA dan SMK tahun ajaram 2017-2018, Diknas Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama Kepala SMA dan SMK se provinsi Bengkulu di Hotel Vista Bengkulu. Rapat yang berakhir pada Jumat petang (07/07/17) itu digelar karena banyaknya keluhan dari sejumlah kepala sekolah baik di kota maupun di kabupaten.

Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan yang tertuang dalam Permendikbud tahun 2017. Dengan sistem yang baru ini sejatinya diharapkan dapat membawa pemerataan bagi pendidikan di Indonesia. Namun pemberlakuan sistem zonasi di Bengkulu tampaknya tidak sesuai yang diharapkan.

Berbagai keluhan disampaikan oleh masing-masing kepala sekolah mulai dari masalah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung sekolah, sekolah yang kekurangan peserta didik, serta keluhan mengenai SMK yang menggelar PPDB tanpa harus memberlakukan sistem zonasi.

Menanggapi keluhan masyarakat, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu, Ade Erlangga meminta semua sekolah tetap mematuhi peraturan yang tertuang dalam Permendikbud tahun 2017 tentang PPDB menggunakan sistem zonasi. Pihaknya juga akan memberikan kesempatan kedua bagi sekolah - sekolah yang masih minim pendaftar, dengan membuka pendaftaran kembali pada tanggal 10 hingga 12 Juli mendatang. Dengan syarat sekolah tersebut melaporkan jika sekolah mereka masih minim pendaftar.

\"Ikuti aturan saja, ikuti aturan dan kesepakatan. Saya rasa jika mengikuti peraturan ada berbagai problem bisa diselesaikan. Sekarang kan masih terkotak-kotak. Kedepannya kita buat standardisasi bagi sekolah-sekolah. Setelah penutupan ini, minggu depan kan kita buka pendaftaran lagi. Sekolah yang sudah cukup kuota tidak boleh buka lagi,\" ujar Ade menjelaskan.

Dalam kesempatan itu, Ade juga menepis isu adanya kepala sekolah yang mendapat tekanan dari pejabat tinggi Bengkulu yang anaknya tidak lolos jalur zonasi. Ia mengatakan, jika ada kepala sekolah yang mendapat tekanan dari pihak mana pun agar segera membuat laporan dan oknum yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai tindakannya. (Ibe)

Sumber: