Lima OPD Rapor Merah

ARGA MAKMUR, Bengkulu Ekspress - 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rapor merah dalam Rakor Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). Kendalanya lantaran ketika penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tidak jelas.

Adapun 5 OPD yang mendapatkan rapor merah sebelumnya yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpoldamkar), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

‘’Ini penyebabnya perencanaan-perencanaan yang tidak matang. Sehingga antaran program dan target tidak sesuai. Karena ketika penyusunan RKA dulu itu ngaur, akibatnya ya seperti ini,’’ ujar Kabag Pembangunan Setdakab Bengkulu Utara Ir Suharto Handayani ditemui Bengkulu Ekspress di ruang kerjanya.

Ia menambahkan Tepra di setiap OPD dan Kabupaten melakukan monitoring dan pengawasan agar 5 OPD yang sebelumnya mendapatkan rapor merah, program kegiatannya dapat berjalan. Sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai target yang diharapkan.

‘’Progress nya ada. Makanya melalui Tepra di setiap OPD dan Kabupaten selalu melakukan koordinasi, agar semua program ini dapat berjalan sesuai target. Jadi rakor Tepra berikutnya, tidak masuk dalam zona merah keterlambatan penggunaan anggaran lagi,’’ ungkapnya.

Ia menyampaikan kegunaan Tepra agar seluruh anggaran dapat terserap maksimal di akhir tahun. Sehingga ketika Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 mendatang, tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

‘’Kita bukan mengintervensi OPD. Tapi tujuannya diakhir tahun anggaran ini dapat terserap maksimal. Jadi kita berikan warning terus agar serapan anggaran ini cepat terlaksana,’’ terangnya.

Ia menyebutkan tidak berjalannya kegiatan dan rendahnya serapan anggaran sangat berpengaruh terhadap dampak perekonomian masyarakat. Untuk itu, percepatan penggunaan anggaran, sesuai program yang telah direncanakan masing-masing OPD harus dapat berjalan.

‘’Dampak ekomoninya bagi masyarakat sangat terasa. Misalkan satu kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu, perputaran uang untuk pembelian material, pembayaran jasa dan lainnya akan menghidupkan putaran ekonomi tersebut. Begitu pula sebaliknya yang bakal terjadi, jika kegiatan itu tidak berjalan,’’ tuturnya.

Untuk itu, ia berharap dalam rakor TEPRA berikutnya tidak ada lagi OPD yang masuk dalam zona kuning dan merah. Namun semuanya masuk dalam zona hijau dan biru. ‘’Kita terus dorong masing-masing OPD laksanakan kegiatannya sesuai target. Agar ketika rakor TEPRA semuanya masih zona biru dan hijau,’’ pungkasnya.(816)

Sumber: