Entaskan Kemiskinan, Butuh Bantuan Pusat

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH memastikan bahwa kemiskinan yang di Provinsi Bengkulu yang berada diangka 17 persen ini tidak akan mampu diatasi pemerintah daerah. Untuk itu, dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan Ridwan Mukti saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Provinsi Bengkulu dan penyampaian perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 2016-2017 yang digelar di aula Grage Hotel Bengkulu, Senin (27/3) lalu.

Gubernur mengatakan pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jika tidak didukung dengan bantuan secara nasional, bupati dan walikota juga tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat di wilayahnya.

\"Bengkulu potret ketimpangan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah harus hadir menyelesaikan persoalan ini,\" tambahnya.

Dikatakannya, kemiskinan Bengkulu ini masih masuk angka 17 persen, jauh dibanding angka kemiskinan nasional yang hanya 10 persen. Padahal secara potensi, Bengkulu sangat kaya akan potensi.

\"Ada ketimpangan kemiskinan di Bengkulu ini. Dari hampir 2 juta jiwa di Bengkulu, 350 ribu jiwa masuk dalam masyarakat miskin,\" bebernya.

Menurutnya, kemiskinan di Bengkulu sangat terstruktur, terbukti ada tenaga pendidik tidak mau tinggal didesa, begitupun tenaga kesehatan juga enggan untuk ke desa. Hal ini disebabkan kurang memadainya infrastruktur dasar dan lemahnya akses transportasi serta sistem komunikasi.

\"Ini tidak bisa diselesaikan dalam ruang fiskal saja, tapi juga butuh kucuran anggaran dari pemerintah pusat. Karena selama ini Bengkulu miskin cerita untuk pemerintah pusat. Padahal Bengkulu mejadi bagian Indonesia yang terletak dibagian barat Pulau Sumatera,\" tutur RM.

Terkait perubahan RPJM, Gubernur mengatakan, hal itu dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP itu sebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berkurang jumlah SKPD dari 41 menjadi 34 OPD sehingga harus menjadi acuan untuk mewujudkan program gubernur dan wakil gubernur 5 tahun mendatang.

\"Untuk mengatasi masalah ini, 8 program prioritas harus mampu diwujudkan, sehingga Bengkulu dapat benar-benar maju,\" tegasnya.

Sejuah ini, dari perubahan RPJMD itu tidak ada satupun program gubernur yang berubah. Hanya nama OPD dan jumlah OPD saja yang berubah. Sehingga diyakini pembahasan ini tidak akan membutuhkan waktu lama.

\"Perubahan RPJMD tidak ada yang berubah programnya. Semua tetap sama, hanya pengurangan OPD dan nama SKPD menjadi OPD saja,\" ungkap RM.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, H Gotri Suyanto SE M Soc mengatakan, semua proses tahapan perubahan RPJMD telah sesuai dengan surat edaran Mendagri. Pembahasannya juga telah melibatkan semua pihak, termasuk tim ahli yang terdiri dari akademisi.

\"Penyusunan RPJMD telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Sehingga diharapkan RPJMD ini dapat menjadi pedoman untuk memajukan Bengkulu 5 tahun mendatang,\" pungkas Gotri.

Gubernur Istighfar Ada yang menarik saat Gubernur Ridwan Mukti memaparkan angka kemiskinan yang menyebutkan bahwa angka kemiskinan Bengkulu yang mendapatkan urutan ke-4 dari 34 provinsi di Indonesia, namun ada salah satu peserta Musrembang bertepuk tangan.

Mendengar tepukan tangan itu, Gubernur pun langsung istigfar.

\"Astagfirullah hal\'azin, ada yang tepuk tangan,\" ucap RM.

Kejadian itu sontak membuat suasa hening. Namun setelah mengucapakan istighfar, gubernur pun kembali melanjutkan sambutannya.

Hadir dalam Musrembang tersebut Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI, Drs Oktorialdi MA PhD, Kepala Sub Bagian Pembangunan Daerah Kemendagri, RI Ir Sukayitno MA, Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, H Edison Simbolon SSos MSi, 4 pimpinan Komisi di DPRD Provinsi, Bupati Mukomuko Choirul Huda, Wakil Walikota (Wawali) Bengkulu Patriana Sosialinda, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu Sendjun Manulang SH MH, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. (151)

Sumber: