Eks Lokalisasi Pulau Baai Akan Ditutup

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Selain menargetkan Bengkulu bebas gelandangan dan pengemis (Gepeng), Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) juga berupaya untuk melakukan netralisasi kawasan lokalisasi Pulau Baai yang segera direalisasikan di tahun 2017 ini.

Hal tersebut untuk mewujudkan Kota Bengkulu bebas dari wanita tuna susila (WTS), yang dikomandoi langsung oleh Lanal Bengkulu.

\"Nanti kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu terutama di kawasan Lokalisasi RT 8, diharapkan nanti kawasan itu bebas dari WTS. Bekerjasama dengan Danlanal karena mereka yang punya wilayah itu,\" kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota, Syahrul Tamzie, kemarin (22/1).

Dinsos pun telah mengusulkan dana pemdamping melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu sebesar Rp 80 juta.

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Dinsos kota, Itra Hasti MSi, meski sebelumnya sudah ada upaya pihak terkait lainnya untuk membersihkan lokasi tersebut dari para pekerja seks komersial (PSK), namun hingga saat ini lokalisasi tersebut masih saja aktif beroperasi. Padahal secara aturan kawasan tersebut ilegal. Sementara, lokasi tersebut merupakan tempat atau fasilitas bagi lanal Bengkulu untuk latihan militer.

\"Tempat itu nanti akan digusur dan difungsikan sebagai tempat latihan Lanal. Apalagi dulu lokasi itu sudah ditutup, jadi orang pusat itu tahunya Bengkulu ini tidak ada lagi WTS, makanya tahun ini akan kita koordinasikan untuk menuntaskan persoalan itu,\" terang Itra.

Meski ditargetkan akan digusur tahun ini, namun pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan mengundang narasumber dari pusat, RT, Lurah, Camat dan stakeholder lainnya. Sehingga dapat mencari solusi agar tidak menimbulkan kericuhan.

Salah satunya dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan agar para WTS tersebut dapat beralih profesi dengan diberikan keterampilan baru sesuai dengan keahlian dan bakat yang dimiliki.

Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan fasilitas melalui APBN. (805)

Sumber: