Partai Pengusung pun Dukung Agar Presiden Dilengserkan

SEOUL - Skandal kolusi Presiden Korea Selatan (Korsel) Park Geun-hye kian membuat pemimpin wanita pertama di Negeri Ginseng itu tersudut.

Awal bulan depan, voting untuk pemakzulan Park bakal dilangsungkan parlemen. Dukungan agar Park segera lengser tidak hanya datang dari partai oposisi, tetapi juga dari partai pengusung Park, yaitu Partai Saenuri.

\"Kami bakal melakukan pemungutan suara untuk mosi pemakzulan secepatnya 2 Desember dan tidak lebih dari 9 Desember,’’ ujar Ketua Fraksi Partai Demokratik Woo Sang-ho, Kamis (24/11) kemarin.

Partai-partai oposisi sudah lama ingin melengserkan Park. Agar pemakzulan bisa berjalan, dibutuhkan setidaknya persetujuan 200 di antara total 300 anggota parlemen. Namun, hanya ada 172 suara dari gabungan seluruh partai oposisi.

Tetapi, kekurangan tersebut, tampaknya, bakal tertutupi. Sebab, belakangan kian banyak legislator Saenuri yang mendukung pemakzulan. Pada Rabu (23/11), mantan Ketua Partai Saenuri Kim Moo-sung juga menyatakan dukungan agar Park dilengserkan.

Jika pemakzulan itu berhasil dilaksanakan, parlemen akan mencetak sejarah. Yaitu, untuk kali pertama dalam 12 tahun, mereka melakukan voting memakzulkan presiden. Meski demikian, Park tidak serta-merta lengser. Kalau toh seluruh anggota parlemen setuju dia dilengserkan, Mahkamah Konstitusi (MK) belum tentu mendukung. Jika MK tidak menyetujui, berarti pemakzulan gagal.

Sementara itu, jaksa kemarin kembali melakukan penggeledahan di 10 lokasi. Dua di antaranya adalah kantor pusat SK Group dan Lotte. SK adalah perusahaan terbesar ketiga di Korsel. Lotte berada di posisi kelima. Keduanya ditengarai meminta bantuan Choi Soon-sil memengaruhi Park untuk bisa mendapatkan lisensi bebas pajak.

Sebagai imbalan, SK dan Lotte memberikan sumbangan cukup besar pada dua lembaga nonprofit yang dikelola Choi, yakni Mir dan K-Sports Foundations. SK menyumbangkan 11,1 miliar won (Rp 127,5 miliar). Lotte memberikan 4,9 miliar won (Rp 56,3 miliar).

Selain dua perusahaan tersebut, kejaksaan menggeledah kantor Kementerian Strategi dan Finansial serta kantor bea cukai. Keduanya selama ini yang mengawasi dan mengeluarkan lisensi bebas pajak. Kejaksaan menyita dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus itu.

Tahun lalu SK dan Lotte kehilangan beberapa lisensi untuk menjalankan bisnis perdagangan barang bebas pajak. Nah, mereka ingin mendapatkan lisensi itu lagi. Beberapa rumor beredar bahwa beberapa petinggi Lotte telah bertemu dengan mantan Menteri Strategi dan Finansial Choi Kyung-wan. Pertemuan tersebut membahas lisensi bebas pajak di outlet Lotte World Mall. Choi sempat membantah rumor tersebut.

’’Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kontribusi kami pada Mir murni termotivasi oleh fakta bahwa Mir memiliki tujuan yang sama dengan Lotte untuk mengembangkan budaya. Saat itu kami sudah kehilangan lisensi. Tidak ada hubungannya,’’ ujar juru bicara Lotte.

Meski begitu, keganjilan yang dilakukan kementerian dan bea cukai diendus media sejak lama. Pada Maret lalu, tiba-tiba saja Kementerian Finansial mengumumkan akan mengurangi syarat-syarat bagi perusahaan yang ingin mengurus lisensi bebas pajak.

Pada April, giliran kantor bea cukai yang memutuskan untuk mengalokasikan 4 lisensi bebas pajak baru. Saat itu sudah banyak yang bertanya-tanya apakah kebijakan tersebut ditujukan perusahaan tertentu.

Berdasarkan jadwal, empat lisensi bebas pajak baru itu dikeluarkan bulan depan. (reuters/afp/korea herald/sha/c14/any/jpnn)

Sumber: