Verifikasi Honorer Tertutup, Wartawan Dikejar dan Diancam

  BENGKULU, BE - Meski Gubernur Bengkulu, Dr H Ridwan Mukti MH telah menginstruksikan agar pelayanan publik dilakukan dengan transparan, terlebih dalam hal perbaikan kinerja pegawai. Namun instruksi tersebut sepertinya tidak dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu.

Hal itu terbukti saat memverifikasi atau mendata ulang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan secara tertutup, kemarin (15/7)

Kuat dugaan, dilakukan tertutup karena bertambah tenaga honorer dari jumlah sebelumnya 2.025 orang dari 47 SKPD.

Pantauan BE, banyak tenaga honorer kebingungan dalam melakukan pendataan, lantaran namanya tidak ada dalam data yang ada di BKD. Untuk memastikan bertambahnya data tersebut, wartawan yang meliput pun dilarang untuk mengetahui data tenaga honorer yang telah melakukan pendataan selama tiga hari ini sejak tanggal 13 Juli lalu itu.

Insiden keributan juga terjadi, bahkan Kasubbag Perencanaan Pengadaan Pegawai, Sudibyo bercekcok dengan wartawan. Bahkan Sudibyo bersama PNS lain sempat mengejar wartawan agar keluar dari ruang Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir.

Sudibyo pun mengancam akan melakukan pemukulan terhadap wartawan. Wartawan yang kalah jumlah dengan pegawai BKD ini pun harus mengalah dengan ulah tak terpuji tersebut. Terkait dengan hal itu pun, Kepala BKD, Kautsar Agus Hutari SSTP MSi kembali menegaskan bahwa proses verifikasi ini belum selesai dan akan dibuka nanti, saat proses verifikasi data tenaga honor telah selesai dilakukan.

\"Biarkan proses pendataan ini kami selesaikan dulu. Nanti akan kami buka setelah selesai didata,\" tegas Kautsar kepada BE, kemarin.

Ia juga membantah atas adanya penambahan data dari data sebelumnya sebanyak 2025 orang tenaga honorer. Hal itu mengingat proses verifikasi data belum selesai dilakukan.

\"Ya kita belum tahu apakah benar ada yang bertambah, karena hari ini (kemarin,red) belum cek laporan. Nanti kalau ada kita sampaikan setelah selesai proses pendataan. Kalau bertambah akan dilakukan kebijakan, kalau kurang juga demikian,\" ungkapnya.

Dikatakannya BKD hanya melakukan pendataan data sesuai dengan data yang ada. Nantinya akan diketahui apakah data yang ada akan sesuai dengan tenaga honorer yang ada. Karena baru tahun ini, seluruh SKPD melakukan pendataan untuk semua tenaga honorer.

\"Kita mau lihat kondisi riil tenaga honorer yang ada. Setelah itu, nanti kami akan laporkan kepada gubernur,\" jelas Kautsar.

Diketahui, pendataan kemarin (15/7) dilakukan terhadap honorer dari 6 SKPD dengan data yang ada sebanyak 298 orang, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 22 orang , Biro Kesejahteraan Sosial 23 orang, Biro Umum 136 orang, Badan Pendidikan dan Pelatihan 48 orang, Badan Koordinasi Penyuluhan 34 orang dan Dinas Kehutanan sebanyak 35 orang.

Dari total 2025 tenaga honerer di 47 SKPD ini dirasakan telah mengalami pembekaan anggaran. Dimana untuk membayar tenaga honorer ini mencapai sekitar Rp 30 miliar pertahunnya. Untuk itu, gubernur telah meminta, untuk tenga honorer dapat disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan pemanfaatan tenaga honorer tersebut.

\"Kebijakan nanti dari data yang telah kita peroleh. Kemudian akan dianalisa untuk menentukan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan ini,\" tandasnya. (151)

Sumber: