Dana Pilkada Sesuai Standar Belanja Umum

Dana Pilkada Sesuai Standar Belanja Umum

BENTENG, BE - Deadline penandatangan MoU dan naskah perjanian hibah daerah (NPHD) antara Pemkab dan KPUD Benteng terkait dana Pilbup hanya tinggal hitungan hari lagi, namun hingga saat ini belum juga ada kejelasannya. Informasi teranyar, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengaku  masih menunggu keputusan bersama antara KPU RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai standar belanja umum (SBU) yang harus digunakan dalam merancang kebutuhan dana pilkada tersebut. Penambahan angaran pun harus mempedomani SBU tersebut. \"Hasil pertemuan antara KPU RI, Bawaslu dan seluruh pemkab penyelenggara pilkada 2017, disepakati untuk menunggu hingga adanya keputusan bersama mengenai penetapan anggaran pilkada yang harus berpedoman pada SBU yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan (Kemenkeu),\" kata Komisioner KPUD Benteng Divisi Logistik, Dodi Herawansyah  SPd MM kepada Bengkulu Ekspress, Selasa (12/4). Dengan adanya aturan tersebut, ia memastikan bahwa penetapan anggaran pilkada harus disusun ulang karena penyusunan sebelumnya tidak mempedomani SBU Kemenkeu. Dengan begitu, Dodi pun belum bisa memastikan apakah akan ada penambahan anggaran ataupun pengurangan dari jumlah yang sudah mereka ajukan. \"Setelah SBU dari Kemenkeu kita terima, baru nanti kita bersama pemda kembali membahas kebutuhan anggaran yang  disesuaikan dengan SBU yang baru. SBU Kemenkeu tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat ini, sebab,  penandatanganan NPDH harus dilakukan paling lambat 30 April ini,\" ungkapnya. Dodi mengutarakan, dari jadwal yang telah ditetapkan KPU RI, laporan penandatangan NPHD sudah harus diserahkan masing-masing pemda pelaksana pilkada pada tanggal 1 Mei tahun 2016 ini. Jika palaksanaan NPHD tertunda, maka hal tersebut juga akan berimbas pada penundaan pelaksanaan pilkada. \"Jika NPHD belum dilakukan hingga batas waktu yang ditentukan, bisa jadi pilkada ditunda hingga 2018. Hal ini dilakukan lantaran ketersediaan anggaran memang tida ada. Meski begitu, kita tidak berharap demikian dan tetap menginginkan semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana,\" demikian Dodi.(135)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: