Positif Narkoba, Pejabat Langsung Dipecat

BENGKULU, BE - Tes urine terhadap pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu berlanjut hari ini (14/3) hingga beberapa hari ke depan. Jika Jumat (11/3) lalu, tes urine ini dipusatkan di ruangan Plt Sekda Drs H Sumardi MM, namun hari ini pihak Badan Narkotika Provinsi (BNP) Bengkulu yang mendatangi pejabat eselon II di kantornya masing-masing. Kedatangan pihak BNP inipun tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga tidak diketahui SKPD mana yang akan didatanginya.

Asisten III Setdaprov, Ir Drs H Sudoto MPd mengungkapkan, jika ada pejabat yang positif mengkonsumsi Narkoba, maka sanksi tegas pun langsung diberlakukan, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan yang sedang didudukinya.

\"Tes urine terhadap pejabat ini kan tindaklanjut dari penandatanganan pakta integritas di Sport Center 1 Maret lalu. Kalau postif, berarti sudah melanggar salah satu poin pakta integritas dan pejabat yang bersangkutan harus siap menerima sanksinya,\" ungkap Sudoto.

Menurutnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sengaja membuat pakta integritas itu dengan salah satu tujuannya agar pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu bersih dari Narkoba, sehingga bisa fokus pada tugas membantu gubernur untuk membangun Bengkulu.

\"Pokoknya semua pejabat eselon II yang jumlahnya mencapai 47 orang itu, semua wajib mengikuti tes urine ini. Mereka tidak boleh menolak kedatangan BNP ke ruang kerjanya. Jika ada yang keberatan atau tidak welcome, silahkan lapor ke Pak Sekda atau langsung ke Pak Gubernur,\" terangnya.

Untuk diketahui, Jumat lalu setidaknya sudah ada 26 pejabat eselon II yang mengikuti tes urine. Mereka adalah para asisten, staf ahli gubernur, para kepala biro dan para kepala SKPD yang berada di sekitaran kantor gubernur. Dari pemeriksaan itu, semuanya dinyatakan negatif atau tidak terbukti menggunakan Narkoba.

\"Hasilnya langsung bisa diketahui beberapa menit setelah urine itu diperiksa. Dari pejabat yang sudah selesai itu, tidak ada yang positif,\" imbuh Sudoto.

Untuk tahap berikutnya, tes urine itu akan menyasar pejabat eselon III dan IV. Hanya saja pelaksanaannya masih menunggu tersedianya anggaran terlebih dahulu.

\"Pokoknya semua pejabat yang tandatangani pakta interitas wajib ikut tes urine, tapi yang kita utamakan pejabat eselon II karena dapat gratis dari BNP. Sedangkan untuk pejabat eselon III dan IV nanti kita anggarkan dalam APBD Perubahan karena jumlahnya cukup banyak lebih dari 1000 orang,\" paparnya.(400)

Sumber: