Tambahan Anggaran Pilbup Masih ‘Kabur’

BENTENG, BE - Tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Bengkulu Tengah (Benteng) sudah didepan mata, namun hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Benteng belum juga mendapatkan kejelasan mengenai tambahan anggaran yang sebelumnya hanya disetujui Rp 8 miliar. Anggota KPUD Benteng, Dodi Herwansyah SPd MM mengaku, dana Rp 8 miliar tersebut masih sangat kurang dan belum cukup memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilbup. \"Dengan dana anggaran yang disetujui saat ini, untuk palaksanaan tahapannya saja masih kurang, apalagi untuk pengadaan logistik dan lainnya,\" ungkap Dodi. Menurutnya, berdasarkan hitungan awal pihaknya, dana Rp 8 miliar yang tersedia itu  hanya cukup untuk pembayaran honor penyelenggara selama tahapan Pilbup berlangsung atau selama 1 tahun. Adapun honor panitia penyelenggara yang dimaksud  adalah 5 orang Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) untuk 10 Kecamatan yang digaji Rp 1,25 juta perorang per bulan, Rp 600 ribu untuk sekretaris Sekretariat PPK dan 2 orang pembantu sekretariat PPK masing-masing digaji Rp 400 ribu per orang per bulan. Kemudian, pembayaran honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 orang per desa (123 desa), Rp 450 ribu untuk ketua, Rp 400 ribu untuk anggota dan 350 ribu untuk sekretariat. Selain itu, juga dibutuhkan anggaran untuk pembayaran honor 9 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) per TPS (2.013 TPS), terdiri dari Rp 400 ribu per bulan untuk ketua dan Rp 300 ribu per orang perbulan untuk anggota, pembayaran honor 213 orang Panitia Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) senilai Rp 400 ribu per bulan serta pembayaran honor panitia penyelenggara di kantor KPUD Benteng untuk setiap pelaksanaan kegiatan. \"Jika dikalkulasikan, untuk pembayaran honor penyelenggaran saja kita membutuhkan dana hampir Rp 7 miliar. Padahal masih banyak lagi kegiatan yang membutuhkan dana yang tidak sedikit,\" papar Dodi. Sejauh ini pihaknya masih dalam tahapan sinkronisasi dan optimalisasi anggaran bersama Pemkab Benteng. Pun begitu, ia berharap akhir Maret atau awal April mendatang sudah ada kepastian anggaran yang dikuatkann dengan MoU bersama Pemkab sehingga KPUD bisa melaksanaan kegiatan sesuai tahapannya. \"Saat ini anggaran pilkada sudah ketok palu senilai Rp 8 miliar, sisanya kita harap bisa dipenuhi oleh Pemda. Apakah nanti diakomodir dalam APBD-P, teknisnya merekalah yang tahu,\" tutup Dodi.(135)

Sumber: