58% Camat Tak Paham Birokrasi

BENGKULU, BE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membeberkan saat ini terdapat 58 persen Camat se-Indonesia tidak paham mengenai birokrasi. Ia pun mengindikasikan bahwa camat yang tidak paham birokrasi itu kemungkinan besar juga ada di Provinsi Bengkulu sehingga harus menjadi perhatian para kepala bupati dan walikota.  Pernyataan itu disampaikan Tjahjo saat menggelar pertemuan dengan Penjabat Gubernur Bengkulu, Dr H Suhajar Diantoro MSi, FKPD Provinsi Bengkulu, para Kepala SKPD, Ketua DPRD provinsi, para bupati dan walikota camat se-Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak Bengkulu, siang kemarin (21/1). \"Ini cukup memprihatinkan karena sentral pemerintahan itu ada di kecamatan.  Siapa yang salah? jelas para bupati dan walikota yang tidak memperhatikan track rekord siapa yang mau dia lantik untuk menduduki jabatan sebagai camat tersebut,\" kata Tjahjo. Menurutnya, sebagian besar camat yang tidak mengerti tentang birokrasi itu merupakan camat yang berlatar belakang bukan seorang birokrat, misalnya seorang dokter, dan jabatan profesi lainnya. \"Apakah tidak boleh dokter diangkat menjadi camat? Boleh-boleh saja, paling tidak minimal 3 bulan harus masuk ke birokrasi untuk belajar,\" ujarnya. Selain itu, ia pun menginstruksi para camat untuk memberikan pengetahuan kepada pata kepala desa (Kades) tentang pengelolaan keuangan. Sebab, pemerintah pusat akan semakin besar mengelontorkan APBN yang lebih besar untuk membangun desa. \"Para Kades harus diingatkan untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran yang besar. Untuk diketahui, tahun ini pemerintah mengucurkan Rp 40,7 triliun  dan tahun depan naik akan lagi untuk membangun desa. Belum lagi dana desa yang bersumber dari APBD tingkat 1 dan APBD tingkat 2, pasti jumlahnya sangat besar dikalkulasikan,\" imbuhnya. Meski penggunaan dana desa ini auditnya tidak diperketat, namun setiap anggaran yang digunakan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika salah menggelola anggaran dan terindikasi sengaja untuk memperkaya diri sendiri, maka tidak ada ampun akan tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Tjahjo meminta para Camat hingga kades untuk melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian di daerahnya. \"Misalnya di kecamatan itu ada Polsek dan ada Babinsa, silahkan berkoordinasi dengan baik agar keamanan tetap terjaga. Jangan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, karena yang dihadapi adalah masyarakat dengan beragam latar belakang dan pemahaman,\" urainya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Bengkulu Dr H Suhajar Diantoro MSi memaparkan tentang pembangunan di Provinsi Bengkulu, termasuk pasca Pilkada 9 Desember lalu hingga saat ini tidak ada kendala dan pemerintahan berjalan lancar. \"Untuk pembangunan, saya sudah sepakat dengan para bupati untuk mengembangkan pertanian  di Provinsi Bengkulu ini, karena dari 1,9 juta penduduk, 1,2 juta diantaranya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian,\" ujarnya. Kapolda Bengkulu, Brigjen Pol HM Ghufron juga memaparkan mengenai situasi dan kondisi Provinsi Bengkulu yang relatif  aman jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. \"Seccara umum sampai hari ini situasi kamtibmas di Provinsi Bengkulu aman dan terkendali. Jika dibandingkan dengan 33 provinsi, Bengkulu paling aman dan kondusif,\" jelasnya.(400)

Sumber: