Pemprov Tolak Pakaian Satlinmas

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu tolak pengadaan pakaian dinas Satlinmas se Provinsi Bengkulu seperti yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan pandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan APBD Provinsi Bengkulu 2015. Penolakan itu disampaikan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah melalui jawabannya yang dibacakan Plt Sekdaprov, Drs H Sumardi MM dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, siang kemarin. Gubernur berdalih, pengadaan pakaian dinas Satlinmas tidak memungkinkan  karena terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu dan mempertimbangkan proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka secara elektronik. Jika tetap dipaksanakan, maka dipastikan waktunya tidak mencukupi. \"Prosesnya membutuhkan waktu yang tidak pendek, karena harus melakukan proses lelang secara elektronik dan terbuka,\" kata Sumardi. Namun demikian, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se Provinsi Bengkulu untuk membantu merealisasikan pakaian dinas untuk anggota Satlinmas tersebut. Selain menolak pengadaan pakaian dinas Satlinmas, gubernur juga mempertimbangkan usulan pengadaan pakaian dinas bagi 7.099 orang PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. \"Terhadap masukan mengenai pengadaan pakaian dinas bagi PNS  yang diinformasikan sudah 4 tahun belakangan ini belum pernah mendapatkan baju dinas, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu  pada tahun anggaran selanjutnya, namun dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah,\" terangnya. Pemprov hanya mengakomodir masukan mengenai pengadaan pakaian dinas bagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol). Itupun sudah dianggarkan melalui APBD murni Provinsi Bengkulu tahun 2015 ini sebesar Rp 217,7 juta untuk pakaian kerja lapangan dan atributnya, dan sebesar Rp 355,7 juta untuk pengadaan pakaian dalmas dan atributnya. Penyebab PAD Turun Selain itu, Sumardi juga memaparkan penyebab PAD Provinsi Bengkulu turun sebesar Rp 1,2 miliar disebabkan menurunnya target karena pada tahun 2013 pangadaan penggemukan sapi di Disnakkeswan  150 ekor sedangkan pada 2014 hanya 398 ekor. \"Selain itu juga disebabkan menurunnya target retribusi dari sektor jasa usaha dari beberapa SKPD  yang masih banyak menemukan kendala seperti fasilitas kurang memadai dibandingkan fasilitas yang dimiliki swasta dan dengan diberlakukannya sistem atcost tentang penginapan hotel, maka berdampak pada  berkurangnya tamu yang menginap di mess perwakilan Provinsi Bengkulu di Jakarta,\" jelasnya. Namun pihaknya melalui SKPD teknis serta SKPD penghasil PAD akan terus berusaha agar target pendapatan yang telah direncanakan dapat terealisasi hingga akhir tahun ini.(400)

Sumber: