Kemiskinan Dipicu Upah Kerja Minim

BENGKULU, BE - Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu yang menempatkan posisi ke-6 di Indonesia, diduga  dipicu oleh rendahnya upah yang diterima oleh buruh, khususnya yang bekerja disektor informal.  Bahkan ada beberapa jenis pekerjaan perempuan yang lebih buruk dan lebih berisiko daripada jenis pekerjaan laki-laki. Hal ini disampaikan Kepala Bidang PP2 Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Rizqi Al Fadli.

\"Mereka kebanyakan berada pada kondisi kerja yang lebih berbahaya dengan upah yang lebih rendah, ini salah satu penyebab kemiskinan itu terjadi,\" kata Rizqi.

Menurutnya, stratategi kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah penjangkauan yang lebih inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan fisik maupun psikis.

Pemicu kemiskinan lainnya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi, memiliki keterbatasan terhadap akses dasar serta memiliki keterbatasan bidang ekonomi dan keuangan.

\"Keterbatasan ilmu pendidikan dan keterampilan juga membuat sebagian besar penduduk wilayah padat kemukiman ini pada umumnya bekerja pada sektor informal dengan tingkat kepastian usaha dan pendapatan yang relatif rendah. Di beberapa lokasi pemukiman kumuh dan pemukiman ilegal, seperti bantaran sungai atau kali dan pemukiman padat ditengah kota, penduduknya juga sangat rentan terhadap bencana alam khususnya banjir dan kebakaran,\" paparnya.

Pemicu berikut, ketidakpastian status hukum lahan bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan ilegal, ketidakpastian status tempat tinggal dan ketiadaan identitas kependudukan. Hal ini pun sudah banyak terjadi di Bengkulu seperti penggusuran lahan perkebunan yang sudah dikelelola masyarakat puluhan tahun, dan menggusir dari tempat tinggalnya.

\"Akibat ketidakpastian status lahan yang digarap dan tanah yang ditempati, merak sangat rentan terhadap penggusuran dan keterbatasan akses terhadap bantuan pemerintah,\" imbuhnya.  Pada kawasan kumuh, lanjutnya, stratgei kebijakan akan diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan, pemenuhan akses listrik, air bersih, sanitasi termasuk pengolahan limbah dan sampah. (400)

Sumber: