Dewan Kritik LKPj Gubernur

BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah SAg MPd, kemarin siang, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)-nya atas kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu selama tahun 2014 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Namun LKPj itu mendapatkan kritikan pedas dari anggota DPRD yang menilai apa yang disampaikan gubernur tersebut tidak semuanya benar, karena tidak sesuai dengan kondisi pembangunan yang sebenarnya.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyampaikan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemprov berdasarkan asas desentralisasi dan tugas umum Pemprov serta hasil-hasil yang dicapai dan permasalahan yang terjadi di tahun ke 4 RPJMD Provinsi Bengkulu.

“Ada 9 prioritas pembangunan yang kita lakukan, yakni reformasi birokrasi, perekonomian rakyat dan iklim investasi, sumber daya manusia, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, revitalisasi pertanian, infrastruktur dasar, sumberdaya alam, pariwisata dan kebudayaam serta pemerintahan. Kesembilan prograam tersebut dilaksanakan oleh SKPD sebagai urusan kewenangan yang melekat,” ungkap Junaidi.

Namun diakhir sambutanya, Junaidi mengaku menyadari dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2014 belum dapat memenuhi semua aspirasi dan keinginan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Bukan disebabkan karena Pemprov kurang peka dan kurang memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, tapi dikarenakan keterbatasan sumberdaya terutama dana yang kita miliki dan setiap permasalahan yang terjadi akan kita selesaikan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan,” paparnya.

Tidak hanya itu, Junaidi juga menungkapkan sejumlah keberhasilannya, dan tidak sedikitpun dimasukkan kekurangannya seperti amburadulnya pengelolaan aset daerah, jalan hancur dimana-mana, masyarakat miskin kian meningkat dan sejumlah kegagalan lainnya.

“LKPj yang dipaparkan oleh gubernur itu terkesan bahwa semua programnya sudah berhasil. Seharusnya gubernur harus adil menyajikan pertanggungjawaban bahwa tidak semua pertanggungjawaban yang dilakukan itu baik, LKPj juga harus berbicara tentang hal-hal yang gagal dan kekurangannya sehingga perlu dilakukan perbaikan kedepan. Kalau mendengar pemaparan gubernur tadi, seolah Bengkulu ini sudah sangat maju dan tidak ada masalah lagi, padahal Bengkulu tidak ada kemajuan dari periode sebelumnya, bahkan terjadi kemunduran,” ungkap Ketua Fraksi Gerindra, Jonaidi SP usai rapat paripurna.

Menurutnya, banyak hal yang tidak disajikan gubernur dalam LKPj tersebut, seperti soal mess Pemda yang hingga saat ini masih terbengkalai, kinerja BUMD PT Bengkulu Mandiri (BM) yang terancam tutup, investasi minim, jalan yang rusak, proyek pembangunan yang putus kontrak dan anjloknya harga komoditas masyarakat kecil.

“Tidak ada sedikitpun gubernur bercerita tentang kegagalannya, beliau berbicara soal swasembada beras, tapi harga beras masih sangat mahal. Kemudian harga sawit, kopi dan karet yang juga terus anjlok. Kita tidak melihat masyarakat semakin sejahtera. Di sisi lain ia juga mengakui bahwa SDM aparatur masih kurang, artinya jelas ada kemunduran,” urainya.

Di bagian lain, Anggota Fraksi Nasdem, Tantawi Dali, S.Sos juga mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang untuk menerima atau menolak LKPj tersebut, melainkan akan dibahas dan pihaknya akan memberikan rekomendasi jika isinya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

\"Kendati anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk menolak atau menerima, namun kami tetap bisa mempertanyakan dan memberikan rekomendasi atas LKPj tersebut. Kita akan pelajari dulu untuk bisa menanggapi dan memberikan rekomendasi. Kalau memang nanti kondisinya agak ruwet, mungkin kita akan bentuk panitia khusus,” katanya.

Selain itu, Tantawi juga mempertanyakan kesempurnaan pemerintahan yang dilaksanakan gubernur dan unsur pemerintahannya di tahun 2014 lalu. Sebab, dalam LKPj itu semuanya tampak baik dan penuh dengan keberhasilan.

\"Apakah kondisi di lapangan sesempurna itu? Banyak kan hal lain yang kita ketahui tidak berjalan maksimal? Jawaban nanti tunggu kita panggil SKPD terkait dulu,\" beber Tantawi. (400)

Sumber: