Serahkan Pantai Panjang ke Swasta

BENGKULU, BE - Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Najamudin mengaku prihatin dengan kondisi objek wisata Pantai Panjang Bengkulu. Sebab, hingga saat ini wisata alam terbesar yang dimiliki Provinsi Bengkulu itu masih amburadul, bahkan kebersihannya tidak terjaga.

Akibatnya, Pantai Panjang yang berpasir putih itu pun belum begitu dilirik oleh wisatawan dari luar Bengkulu. \"Sejak beberapa tahun belakangan ini pengelolaan Pantai Panjang itu sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, namun progresnya juga belum terlihat,\" ungkap Sultan. Menurutnya, untuk mencarikan solusi pengelolaannya Pantai Panjang tersebut harus duduk bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kota Bengkulu. Namun lebih baiknya lagi, ia menyarankan agar Pantai Panjang itu diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta yang lebih bertanggung jawab. \"Semangat dari teman-teman Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengelola Pantai Panjang itu cukup baik, namun polanya mungkin belum ketemu sehingga pengelolannya belum maksimal. Bahkan masih dibedakan antara aset miliki Pemerintah Provinsi dan aset Pemerintah Kota. Kalau seperti ini terus, kapan majunya pantai kita ini,\" terang Sultan. Tertariknya adik kandung Agusrin M Najamudin ini untuk menyerahkan pengelolaan Pantai Panjang itu kepada pihak ketiga atau swasta bukan tanpa alasan, melainkan karena Pemerintah Provinsi Bengkulu belum begitu mencurahkan perhatian pada penataan dan pemanfaatan aset yang ada. Seperti Mess Pemda, View Tower dan sejumlah aset lainnya masih dibiarkan terbengkalai. \"Kalau diserahkan kepada pihak ketiga, jelas ada penanggungjawabnya. Kalau dikelola oleh Pemerintah Kota atau Provinsi, ya kondisinya tidak akan berubah seperti sekarang ini,\" imbuhnya. Selain menyerahkan kepada swasta, ada alternatif lain yang ditawarkan Sultan, yakni membentuk UPTD khusus yang akan mengelola pantai tersebut. UPTD itu bisa berada di bawah naungan Pemerintah Kota atau provinsi. Tugasnya, UPTD tersebut bertanggung jawab penuh akan kebersihan, penataan pedagang, pengaturan parkir hingga penarikan retribusi dari pengunjung. \"Kalau tidak ada penanggungjawab khusus, sulit rasanya Pantai Panjang itu untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangankan untuk dapat PAD, untuk menjaga kebersihannya saja sulit,\" tambahnya. (400)

Sumber: